Ketua PWI Sumut: Pengadilan tidak boleh dikuasai preman

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Preman tidak boleh ‘menguasai’ institusi pengadilan, karena perkaranya sudah dilimpahkan. Biarlah  pengadilan yang memutuskan, terbukti atau tidak  perkara pencemaran nama baik dan penghinaan lewat postingan WhatsApp.

Hal itu  disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Hermansjah,  Kamis (23/1/2020), menyikapi kasus pengerahan  preman yang sengaja ‘menguasai’ ruang sidang dengan cara berkumpul di pintu Cakra 6 PN Medan, hanya untuk menghalangi awak media meliput sidang.

Perkara yang diliput, perkara pencemaran nama baik  atas nama terdakwa  Tan Sri Chandra alias Tan Ben Chong dengan saksi pelapor Tony Harsono dkk.

“Apa pun agendanya, masyarakat pencari keadilan harus leluasa mengikuti jalannya sidang, sedangkan  PN Medan berhak melindungi pencari keadilan. Apalagi ketika awak media melaksanakan tugas-tugas peliputan,” tegasnya ketika dihubungi lewat WhatsApp (WA).

Kasus pengerahan massa preman ‘menguasai’ arena persidangan bisa dijadikan pelajaran ke depan agar tidak terulang lagi.

“Tugas-tugas jurnalistik,  sebagai sarana mendidik publik adalah salah satu pekerjaan mulia dan dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menghalangi kebebasan tugas-tugas peliputan sama  artinya mencederai UU Pers,” katanya.

Salah satu solusi, imbuh Hermansjah, pimpinan PN Medan dan Polrestabes Medan idealnya duduk bersama guna melakukan koordinasi. Misalnya membuka sambungan call center manakala ada aksi pengerahan massa di pengadilan. Termasuk menghalangi tugas jurnalistik maupun warga pencari keadilan.

Aparat kepolisian agar cepat memberikan tindakan preventif ke gedung pengadilan.

Sementara dilansir berita sebelumnya, beberapa pria berbadan tegap sengaja berdiri di pintu masuk Ruang Cakra 6. Arogansi massa tidak tanggung-tanggung. Mereka nekat mensortir pengunjung sidang. Termasuk awak media yang meliput berita sidang.

Hab alias Gp, salah seorang wartawan media online di Medan pun sempat terlibat cekcok dengan massa preman, karena tidak diperbolehkan masuk. Hab kemudian meminta bantuan  sekuriti pengadilan dan akhirnya diperbolehkan masuk.

“Tadi saya sudah minta tolong mau masuk ruang sidang. Kubilang dari media. Tapi macam tidak mereka dengar. Ada pula malah memelototi saya. Kalau saya ladeni takutnya ribut dan mengganggu jalannya sidang,” urainya.

Meteri sidang yang digelar, beragendakan pemeriksaan saksi korban Tony Harsono merasa nama baiknya tercemar karena postingan terdakwa di WA Grup Marga Tan menyebutkan ‘G6 merampok uang IT&B Rp2,4 miliar.

Di tanggal 16 April terdakwa mengirim gambar/tulisan kalimat: “INGAT G6. MERAMPOK UANG IT&B JUMLAH RP 2.400.000.000 (dua koma empat miliar rupiah) di grup WhatsApp YS Lautan Mulia. YA CUKUP BELI MOBIL MEWAH”

“Mana buktinya kami merampok? Sementara uang yang kami terima, uang kompensasi  agar mundur dari yayasan. Persisnya kami dipaksa mundur supaya dia (terdakwa) menguasai yayasan (Lautan Mulia-red),” urainya.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *