Hakim PN Medan bebaskan tiga terdakwa kasus korupsi di Madina, Jaksa ajukan kasasi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Irwan Efendi menjatuhkan putusan onstlag kepada tiga terdakwa korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri  Kab Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Menurut majelis hakim dalam amar putusan yang disampaikan dalam persidangan di Ruang Kartika, Senin (27/01/2020), ketiga terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, sekaligus diperintahkan untuk dikeluarkan dari rumah tahanan.

Ketiga terdakwa, Rahmadsyah Lubis (49)  Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Madina,  Edy Djunaedi (42) dan Akhyar Rangkuti (39) keduanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim Madina

Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Agustina dan Nurul. Pertimbangannya, apa yang disebut jaksa, daerah sepadan yang tak boleh dibangun, namun tidak disebutkan kajian tentang itu, ” Belum ada kajian tentang tidak boleh dibangun seputar TRB dan TSS,” ujar hakim.

Meski demikian majelis hakim juga tak satu pendapat. Hakim anggota, Denny Iskandar menyatakan tidak sependapat dengan hakim anggota  Mian Munthe dan hakim ketua Irwan Effendi Nasution alias ‘dissenting opinion’ (DO).

Menanggapi putusan, JPU dimotori Polim Siregar yang tidak hadir saat pembacaan putusan, menyatakan mengajukan kasasi ke MA, “Kami ajukan kasasi ke MA,” ujar Jaksa Agustina.

Alasan kasasi, karena dua pekan lalu, JPU telah menuntut ketiga terdakwa, Rahmadsyah Lubis dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan Edy Djunaedi dan Akhyar Rangkuti, masing-masing dituntut satu tahun 6 bulan penjara. Ketiganya dikenai denda masing-masing Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan, namun ketiganya bebas dari uang pengganti kerugian negara.

Menurut JPU, ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri (TSS) Kab. Madina.

Para terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah menjadi UU No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan disebutkan, ketiga terdakwa secara melawan hukum telah melakukan Penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan di Dinas Perkim Madina, sehingga.merugikan keuangan negara Rp1.635.847.400.

Awalnya, Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan, memerintahkan kepada tiga kepala dinas (kadis) untuk membangun lingkungan wisata, olahraga dan perkantoran berikut fasilitasnya di seputaran Taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri.

Kemudian ketiga terdakwa mendapat peran penting dalam proyek yang sumber dananya APBD Madina TA 2017, namun dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan.

Modus yang dilakukan terdakwa, melaksanakan pekerjaan, padahal kontrak belum dibuat. Artinya, paket pekerjaan yang dilaksanakan melanggar ketentuan, karena pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak.

Kemudian, proses penunjukan rekanan (Penyedia Jasa/Barang) dilaksanakan  tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010

Terdakwa 2 dan 3  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa kalkulasi secara  keahlian  berdasarkan harga pasar.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *