Aneh bin ajaib, dokumen penting pembahasan APBK Simeulue 2017 dan 2018 raib tak berbekas

  • Whatsapp

 

MITRAPOL.com, Simeulue – Ketua LSM LPK Rivi Hamdani mengatakan hilangnya notulen rapat pembahasan anggaran dideteksi ketika pekan lalu dia datang ke lembaga DPRK Simeulue untuk meminta salinan notulen keperluan arsip dan investigasi melengkapinya laporan dugaan korupsi ke penegak hukum disampaikan oleh LPK namun tidak diberikan malahan diberitahu ke dia bahwa notulen sudah tidak ada.

Lenyapnya dokumen penting itu dari sebuah institusi resmi dan terhormat, lembaga DPRK Simeulue sangatlah aneh dan janggal.

Dan tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi Rivi Hamdani sebagai upaya yang diduga menyembunyikan suatu informasi.

Menurut dia dokumen rapat itu harusnya tertulis dengan jelas tentang berapa besar jumlah yang di setujui waktu itu, namun kemudian diduga kuat dibengkakkan menjadi Rp 9,6 Milyar .

Dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Simeulue sekitar Rp 9,6 Milyar, Perumpamaan itu selain karena proses penganggaran yang muncul tiba tiba seperti Siluman juga implementasi di lapangan ditengarai penuh permainan kotor dan diduga korupsi.

Kasus dana Siluman APBK Simeulue itu sendiri telah dilaporkan ke Kejati Aceh oleh Darmili dan ke Polda Aceh oleh LSM GMBI. Terbaru dikabarkan yang aktif menindaklanjuti adalah pihak Polda Aceh.

Kebenaran kasus itu memang sudah ditangani oleh Polda Aceh disampaikan Ir. Ikhsan Mikaris saat masih menjabat Kadis PUPR Simeulue, Kepada LMC tiga bulan setengah yang lalu.

Ketua Komisi C DPRK Simuelue, Ihya Ulumuddin, SP yang juga anggota Badan Anggaran (DPRK) Simeulue dikonfirmasi melalui saluran telpon, Rabu (29/01/2020) membenarkan beberapa hari lalu ada ditemui oleh Ketua LSM LPK Rivi Hamdani perihal meminta copy notulen rapat Banggar soal APBK 2017 dan 2018.

Lalu karena hal itu bukan lah sesuatu yang harus dirahasiakan karena menyangkut Anggaran Keuangan Kabupaten maka Ia mengarahkan untuk meminta langsung ke Setwan.

Namun setelah dua hari bolak balik ke Setwan, Rivi Hamdani melaporkan kepada nya tidak diberikan dengan alasan dari pihak Setwan Dewan Notulen itu sudah hilang. Mendengar itu Ihya Ulumuddin juga merasa ada yang aneh.

“Kok belum lima tahun dokumen bisa tidak ada lagi. Mestinya setiap Notulen Rapat Bamus, Rapat Banggar, RDP di dewan itu harus ada,” ujarnya.

Kemudian kata Ihya Ulumuddin menyiapkan dan menyimpannya adalah Setwan bukan anggota DPRK.

 

(Reporter: Sarwadi)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *