Selamatkan cagar budaya Aceh

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Banda Aceh – Praktisi hukum Nourman Hidayat meminta Pemerintah Aceh untuk serius menyelamatkan situs sejarah dan cagar budaya Aceh sebagai penghormatan atas perintah konstitusi ucapnya.

Masih ucap Nourman mengatakan jika maraknya upaya penyelamatan situs sejarah dan cagar budaya di Aceh menimbulkan harapan baru bagi rakyat Aceh, pasalnya cagar budaya Aceh akan mampu membuktikan Aceh adalah daerah modal yang sesungguhnya dan. Aceh adalah negeri para muslim pejuang yang tangguh ujarnya.

Selama ini Kita dijejali informasi salah versi penjajah, seperti Snouck Hurgronje. Hal ini mengakibatkan bangsa Aceh tidak mengenal dirinya sendiri, cagar budaya merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia dan khususnya Aceh ucapnya.

Cagar budaya ini bukan hanya diatur oleh UU No 11 tahun 2010, tapi juga diperintahkan langsung oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ucapnya.

Kekayaan alam di pasal itu tidak hanya bermakna barang tambang dan hasil bumi, tapi juga kekayaan sejarah yang kuat yang menguatkan jati diri bangsa Indonesia jelasnya.

Kemakmuran rakyat tidak juga diartikan secara sempit sebagai materi melainkan juga inmateri yang mencakup lebih luas dari itu, cagar budaya tidak ternilai harganya dan tidak bisa diperbaharui ucap Nourman.

Nourman dan beberapa advokat lainnya menjadi tim hukum dan  advokasi yang akan menguatkan penyelamatan cagar budaya ini.

“Salah satu wujud jaminan konstitusional perlindungan budaya dan sekaligus tanggung jawab negara memajukan kebudayaan nasional adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan UU nonor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang sudah tidak relevan. Untuk itu Aceh berkewajiban hadirkan qanun yang yang menguatkan UU ini,” katanya.

Nourman mengatakan pihaknya siap membantu dalam Rancangan qanun cagar budaya jika dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Propinsi Aceh.

Cagar budaya bukan hanya perlu dilindungi, tapi dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat.

“Bahkan UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan agar pemerintah daerah menyiapkan dana cadangan untuk antisipasi jika sewaktu waktu ditemukan cagar budaya baru yang harus segera diselamatkan,” kata Nourman lagi.

Saat ini menurut catatan dia terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya, misalnya Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954).

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), dan Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

“Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam waktu secepatnya adalah membuat semacam surat keputusan gubernur, bupati/wali kota untuk selamatkan cagar budaya dalam waktu secepatnya,”

“Infrastruktur budaya sudah ada, pemerintah tinggal eksekusi dalam bentuk qanun dan peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota untuk memuat hal teknis. Kebijakan teknis bisa lebih cepat mendahului anggaran,” kata Nourman.

Bahkan Nourman optimis yang diperlukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah keberanian bersikap untuk selamatkan cagar budaya dan semua situs sejarah melalui sosialisasi terpadu termasuk mendaftarkan situs atau benda cagar budaya itu melalui aplikasi tertentu.

“Insyaallah sejak didaftarkan maka perlakuan benda cagar budaya meski belum ditetapkan oleh pemerintah akan diperlakukan secara sama sebagaimana benda cagar budaya lainnya,” katanya.

Ini bentuk kepastian hukum sesuai dengan amanah Pasal 31 Angka (5) UU No.11 Tahun 2010 yang berbunyi “Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.”

“Ini adalah kebijakan populis. Semua kepala daerah diuntungkan karena mendukung penyelamatan situs sejarah. Ini akan menjadi monumen tidak terlupakan oleh rakyat Aceh,” katanya.

Nourman mengingatkan bangsa Aceh ini adalah bangsa pejuang. Jika ia kehilangan sejarah agungnya, maka tak mengherankan Aceh menjadi bangsa lemah gemulai bahkan dihadapan orang yang memusuhinya tutupnya.

 

 

Reporter : Fiah

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *