Ini kata JPKP Banten soal dugaan pungutan berdalih sumbangan di SMP Negeri 1 Labuan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Dunia pendidikan banyak dugaan adanya pungutan berdalih sumbangan yang juga membebankan orang tua murid ataupun peserta Didik disuatu sekolah.

Terkait pemberitaan adanya dugaan pungutan berdalih sumbangan yang juga membebankan orang tua murid ataupun peserta Didik di SMP Negeri 1 Labuan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan, jika berpedoman dalam permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10, uang terjadi diwilayah SMP Negeri 1 Labuan selama itu berbentuk sumbangan dianggap sah-sah saja.

Hal itu diungkapkan Taufik Hidayat keMitrapol. Com melalui telepon whatshap pada Kamis, (30/01/2020).

“Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” tetrang Taufik.

Sementara itu, N. Sujana Akbar dari JPKP (Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Provinsi) Banten Divisi Media Masa & Kominfo, mengatakan, “Masyarakat harus faham apa itu pungutan dan apa itu sumbangan,” katanya saat disambangi MITRAPOL di kediamannya.

Perlu diketahui pada Tahun 2017 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen) Thamrin Kasman mengatakan,ada dua kategori sekolah, yaitu sekolah penerima BOS, dan sekolah yang tidak menerima BOS. Sekolah penerima BOS tidak boleh sewenang-wenang menentukan pungutan, karena ada 13 poin pembiayaan di sekolah yang bisa menggunakan dana BOS.

“Di poin ke-13 peluang terbuka sekolah meminta pungutan, karena poin ke-13 itu mewakili kebutuhan sekolah lain yang tidak bisa didanai BOS karena harus digunakan untuk membiayai 12 poin lainnya,” terang Sujana.

Menurutnya, yang dimaksud dengan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang ditahun 2017 pernah menegaskan, tambah Sujana, Permendikbud tentang Komite Sekolah maupun Permendikbud tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar tidak untuk membebani orang tua/wali yang tidak mampu.

“Sekarang yang terjadi di SMP Negeri 1 Labuan ini sudah membebani para orang tua murid, sesuai keluhan yang saya dapat dari beberapa keluhan para orang tua,” tegasnya.

Chatarina juga mengatakan, “Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya suka rela. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa.

”Jadi jangan memanfaatkan keadaan perbedaan bahasa sumbangan untuk melakukan pungutan,jadi untuk SMP Negeri 1 Labuan ini patut diduga ini suatu pungutan,” tutup Sujana.

 

(Royen Siregar)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *