Tambak udang di Kp. Paniis Sumur diduga jadi penyebab rusaknya ekosistem terumbu karang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan dan hewan-hewan laut, kelestarian terumbu karang haruslah dijaga. Tetapi sayangnya saat ini, ekosistem terumbu karang terancam punah karena banyak yang rusak.

Informasi yang dapat dihimpun  Mitrapol.com dari team Balawista yang dimananya enggan disebutkan, untuk wilayah kecamatan Sumur mengatakan, “pemilik tambak udangnya itu pak Sem yang diduga sudah merusak ekosistem terumbu karang akibat dikeruk.”

“Alamat perusahan tambak udang nya, kp. Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten diduga tidak mengantongi Ijin dan sudah sangat jelas merusak eko sistem terumbu karang,” terangnya.

Terkait hal itu, Deden dari kelompok konservasi terumbu karang paniis lestari menerangkan, “Kami sangat menyayangkan kegiatan dari pada investor tambak udang yang sangat jelas merusak terumbu karang,” ujarnya melalui saluran telepon, Jumat, (31/01/2020).

Lanjut dia, “Kami sangat menyesalkan investor tambak udang seolah tidak menjaga kelestarian lingkungan bahkan terkesan sengaja merusak sepadan pantai, terumbu karang, taman wisata alam (hutan konservasi),” papar Deden.

Kerusakan sepadan pantai dengan kerusakan terumbu karang mayoritas terjadi akibat pengusaha tambak yang membuat saluran limbah dengan pemasangan perpipaan untuk menyedot air laut.

Ironis nya PT. Tambak udang ini membuang saluran limbah ke muara laut yang ada kp.Paniis di desa Taman Jaya Kecamatan Sumur.

Diduga pembuangan limbah itu belum memiliki izin dari Kementrian. Padahal dampak dari limbah tersebut sudah nyata, ikan karang sulit di dapatkan padahal ikan karang menjadi pendapatan nelayan pesisir tradisional untuk usaha mereka menyekolahkan anak dan menafkahi keluarga mereka.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perusakan Kekayaan Alam Serta Terumbu Karang, Lahan Gambut Dan Hutan, kejadian tersebut  dapat dikenakan sanksi, yang ancaman hukumannya pidana penjara.

“Eksploitasi terumbu karang dalam bentuk apapun melawan hukum, sudah ada UU Perikanan,” jelasnya.

Apalagi, katanya,  terumbu karang di pulau-pulau kecil. Pengelola, seharusnya, memperbaiki dan transpalasi terumbu karang, hingga wisata berkembang, bukan sebaliknya.

“Ini tidak bisa dibiarkan, kami sangat mengharapkan untuk pemerintah terkait harus tinjau dan menindaklajuti atas kegiatan ini,” tutup Deden.

(R. Siregar)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *