Kasus suap Wali Kota Medan, Jaksa tuntut Kadis PU hukuman 2,5 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU ) Kota Medan Isa Ansari (47) dituntut hukuman 2,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , karena memberi uang suap kepada Wali kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

JPU KPK yang bersidang di ruang Cakra-1 Pengadilan Negeri (PN) Nedan, Senin (03/02), juga menuntut terdakwa dengan hukuman denda Rp 250juta, subsider 6 bulan kurungan.

Menurut JPU Zainal Abidin, terdakwa dengan sadar memberikan uang sesuai permintaan Kasubag Protokoler Syamsul Fitri untuk menutupi biaya perjalan dinas rombongan wali kota Medan ke Jepang yang tidak ditampung di APBD.

Setoran wajib yang diberikan terdakwa kepada Wali kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin dilakukan secara bertahap dan bekelanjutan mencapai total Rp 530juta.

Berdasarkan perbuatan suap itu, terdakwa Isa Ansari terbukti melanggar pasal 5 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan terungkap jika terdakwa acap memberi uang kewajiban (kw) dan “uang tas “, yakni uang untuk biaya taktis walikota setiap kunjungan dinas.

KPK dalam memperkuat pembuktian, rutin memutar percakapan terdakwa dengan Samsul Fitri dan pihak lainnya. Semua hasil sadapan itu tidak dibantah oleh terdakwa.

Usai persidangan, hakim.ketua Abdul Aziz menunda persidangan hingga Kamis 13 Pebr 98uari 2020, dengan agenda pembacaan notabelaan (pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum (PH) yang dimotori Adi Mansar.

Sesuai dakwaan, Mantan Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Kota Medan, Isa Ansari, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dengan pemberian suap kepada Wali kota Medan.

Menurut KPK, beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi  secara bertahap berupa uang, jumlah seluruhnya sebesar Rp 530 juta.

Terdakwa melakukan aksinya bersama-sama dengan Samsul Fitri selaku Kasubag Protokoler Pemko Medan. Kemudian uang distorkan kepada Wali kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Kasus bermula tanggal 6 Februari 2019. Selaku Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai  Rp420 miliar.  Terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah.

Selanjutnya terdakwa, agar dianggap loyal kepada wali kota,  ikut membiayai kegiatan operasional Eldin dengan menggunakan uang yang diperolehnya secara tidak sah itu.

Maret 2019 Samsul Fitri (orang kepercayaan Dzulmi Eldin)  menemui terdakwa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang untuk biaya operasional wali kota yang tidak ditampung APBD.

Sebagai bentuk loyalitas terdakwa menyanggupinya, sehingga ketika Samsul Fitri menyampaikan adanya kebutuhan operasional Wali kota, terdakwa  menyerahkan uang kepada Eldin melalui Samsul Fitri.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *