SMPN 1 Batu Brak diduga Kangkangi Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 tentang didunia Pendidikan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Presiden RI telah membentuk tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar ) untuk mencegah dan memberantas praktik ” pungli ” disejumlah instansi salah satunya yang paling rawan pungutan liar adalah disekolah-sekolah dengan berbagai cara modus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek Pungli di Indonesia.

Satgas Saber Pungli memiliki 4 fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. Satgas Saber Pungli juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres).

Sangat di sayangkan Peraturan tinggal hanya peraturan,nyatanya di sejumlah sekolah yang ada di kabupaten Lampung Barat masih saja malakukan iuran yang di bebankan kepada sejumlah wali murid.

Seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Batu Brak,Kecamatan Batu Brak,Kabupaten Lampung Barat sejumlah wali murid mengeluhkan adanya iuran bulanan yang di bebankan kepadanya.

“Iuran yang di bebankan kepada kami sebesar Rp.50.000 mas perbulan,dan di haruskan untuk membayar iuran itu. kegunaannya untuk pembayaran belajar les komputer di sekolah”ungkap beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Lanjutnya,selain iuran di sekolah ada juga guru honorer yang sudah tiga bulan pada tahun 2019 belum menerima gaji.

“Bukan Hanya iuran mas yang di keluhkan oleh wali murid,tapi guru juga mengeluh lantaran sudah tiga bulan belum menerima gajinya”tambah beberapa wali murid.

Terkait keluhan tersebut,Kepala SMPN 1 Batu Brak membenarkan adanya iuran yang di bebankan kepada wali murid,iya menerangkan”sumbangannya anak2 memang jumlah segitu hasil rapat komite sekolah.kalo mau lebih jelas silahkan konfirmasi dengan ketua komite sekolah bpk mulyono kota besi kegunaannya untuk exstra dan latihan ujian kls 9″terang kepala SMPN 1 Batu Brak kepada Mitrapol Minggu (02/02/2020).

Lagi,lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Setempat dalam pengawasan di dalam Dunia Pendidikan.Sejumlah wali murid berharap kepada pemerintah setempat, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat agar segera menindak lanjuti terkait keluhan Beberapa wali murid dan pihak guru honorer yang belum menerima gajinya.dan kepada pihak aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas mengenai pengkuan dari beberapa wali murid perihal iuran yang di bebankan kepadanya.

 

 

Reporter : Deni Andestia

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *