Ketegangan terjadi saat Anggota DPRD Nunukan gelar sidak ke Kampus Poltek

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Wakil Ketua DPRD Nunukan H. Irwan Sabri, SE bersama sejumlah anggota DPRD lainnya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kampus Politekni (Poltek) Nunukan, Senin (3/2/2020). Sidak ini terkait adanya pengurangan staf karyawan dan dosen di kampus tersebut.

Irwan Sabri mengatakan pihaknya sudah mendengar alasan mengapa Poltek Nunukan melakukan pemutusan kontrak namun tetap bersikap tegas ingin lancar secara langsung alasan Pimpinan Politeknik Negeri Nunukan “Arkas Viddy”.

Dia mengaku akan tetap membawa perosalan ini ke rapat dengar pendapat atau hearing DPRD Nunukan untuk mencarikan solusi yang terbaik agar tidak saling merugikan baik terhadap staf poltek maupun sejumlah dosen yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

“Kita harus butuh data kongrit baik itu pengunaan anggaran daru APBD kabupaten nunukan yang di hibahkan setiap tahun apa saja kegunaan uang tersebut kita juga membutuhkan data lainya,” ujar Irwan Sabri.

Staf karyawan dan dosen di kampus Poltek Nunukan yang diberhentikan.

Saat digelar pertemuan antara anggota dewan dengan pihak kampus, sempat terjadi ketegangan lantaran salah seorang anggota DPRD memukul meja pertemuan.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Welson pun memilih pergi meninggalkan pertemuan tersebut setelah tiga kali menggebrak meja pertemuan.

Welson mengatakan, bahwa ada yang tidak benar dalam manajemen PDD Poltek Nunukan. Dia merasa Poltek Nunukan tidak menghargai lembaga DPRD Nunukan yang beberapa kali melayangkan surat untuk menggelar hearing.

“Saya melihat ada gelagat-gelagat yang tidak benar di sini politeknik negeri nunukan (Poltek Nunukan),” terangnya kepada Wartawan.

“Kita sudah atur bagaimana bisa ketemu dan mencari solusi mereka sengaja mengulur-ulur waktu. Tidak mau berhadapan dengan kita saya tidak suka kami diremehkan ini,” ungkapnya lagi.

Dia juga mempertanyakan mengapa Poltek Nunukan tidak memberdayakan dosen yang sudah disekolahkan melalui anggaran Pemerintah daerah kabupaten Nunukan yang dihibahkan kepada Poltek Nunukan.

“Kalau tidak, dibuang saja manajemen ini, ganti yang baru biar kwalitas pendidikan lebih baik Dosen-dosen yang disekolahkan tidak dipanggil, Sementara Pimpinan Politeknik datangkan dosen dari luar nunukan dosen-dosen dari samarinda di panggil Kenapa tidak diberdayakan saja yang disekolahkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, sidak yang dilakukan oleg anggota DPRD Nunukan untuk menindaklanjuti viralnya sejumlah dosen dan staf yang diputus kontraknya.

Bahkan, ada juga laporan mengenai keterlambatannya dalam memberikan gaji dan tunjangan lainya terhadap para karyawan.

“Saya tidak mau tahu. Kami harus bertemu direktur atau Ketua Polteknya, Kalau bisa digelar hearing di DPRD Nunukan.”

Anggaran Minim Jadi Alasan Poltek Nunukan Kurangi Staf dan Dosen.

Minimnya anggaran yang dimiliki PDD Poltek Nunukan menjadi alasan mengapa tidak melakukan perpanjangan kontrak sejumlah dosen dan staf.

Prodi ketua Manajemen Administrasi dan Perikanan, Basran saat sidak DPRD Nunukan, Senin (03/02/2020) mengatakan untuk keterlambatan gaji yang dipertanyakan anggota DPRD Nunukan, semuanya sudah diselesaikan dan terbayarkan saya pikir tidak masalah dan harus dipahami sebenarnya tidak ada PHK tapi kita merujuk pada SK mereka yang ada, memang sudah habis masa kontraknya.

Menurutnya ada beberapa pertimbangan dari pemutusan kontrak mereka yang sudah habis dikarenakan minimnya anggaran yang ada belum lagi, dengan biaya opersional kampus, Tahun 2020 informasinya Poltek Nunukan terima dana hibah sebesar Rp1 miliar.
“Makanya dengan anggaran segini maka mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan pengurangan. Seperti satpam,” kata dia.

Poltek Nunukan juga mengurangi satu orang dimana yang dibutuhkan dua orang namun yang tersisa hanya satu orang. Dia mengaku, tahun ini dirinya juga diambang pemutusan kontrak lantaran anggaran yang tidak mamadai.

“Nnanti juga ada tambahan tiga orang. Kalau tidak ada lagi kebijakan lain Termasuk saya sendiri. Kebetulan saya bersaman dua teman saya akan selesai pada maret 2020 nanti. Padahal, teman-teman saya kontraknya selesai bulan Desember, kenapa anggaran yang kita terima Rp1 miliar saja,” ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, biaya operasional lainya yang cukup membutuhkan biaya tinggi.

Sementara untuk mengharapkan dari biaya SPP mahasiwa juga tidak terlalu menutupi. “Untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah anggaran tidak ada. Kita juga tidak boleh bergerak,” tambahnya.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *