Sebanyak 35.700 pelajar di Kabupaten Nunukan terima dana BOS 2019

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Junaidi SH didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan, Sudi Hermanto

MITRAPOL.com, Nunukan – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Nunukan H. Junaidi SH mengatakan bahwa pada Januari 2020 pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang berlangsung di komplek Paras Perbatasan selama dua hari.

“Rapat koordinasi sempat berlangsung alot karena hampir semua kepala menyampaikan aspirasinya, dan kita juga mendapatkan informasi yang akurat dan keluhan dari peserta alhamdulillah berlangsung tertib dan lancar hinga selesai,” ujar H. Junaidi yang didampingi Kasie Kelembagaan Manajemen Pendidikan pada Disdikbud Kabupaten Nunukan, Hendri S.Pd, Senin (3/2/2020).

Menurut Hendri.S.Pd bahwa dengan berbagai cara dan metode yang dilakukan Disdikbud untuk lebih cepat memproses Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Ada beberapa langkah yang salah satunya adalah mengelar rakor dan mengumpulkan semua kepala sekolah baik SD dan SMP se-Kabupaten Nunukan diperkirakan 200 0rang ternyata yang hadir kurang lebih 500 peserta termasuk bendahara, ini Rakor terbesar sekabupaten Nunukan,” jelas Hendri.

Dari hasil Rakor menghasilkan beberapa keputusan bersama Lewat Rekomendasi salah satunya adalah melakukan Bimbingan Teknik setiap wilayah.

“Kita mencoba setiap wilayah minimal per UPTD untuk membimbing Teman- teman yang sebagai Tim dilapangan bagaimana mengelola dan membuat SPJ supaya lebih cepat dan transparan sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Hendri S.Pd Kasie Kelembagaan Manajemen Pendidikan pada Disdikbud Kabupaten Nunukan

Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dikeluarkan untuk Draf saja untuk muklis secara Pihak belum dikeluarkan oleh kementrian, namun Draf ini sudah mengacu pada juknis yang Formal namun secara Fisik kita akan tetap menunggu aturan yang ditentukan oleh kementrian untuk Bos Reguler dan Bos Reformasi.

Lanjut Hendri, bahwa melihat draf tahun ini ada kenaikan kalau tahun sebelumnya Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp.800.000/A tahun persiswa dan Tahun.ini terjadi kenaikan yakni sebesar Rp 900 /tahun persiswa.

Sementara untuk tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) sebesar Rp 1.000.000 pertahun persiswa terjadi kenaikan yakni sebesar Rp.1.100.000/pertahun persiswa itu tertera pada pasal 1 Ayat 2 Rencananya tapi kita tungguJuknis srcara Resmi dari kementrian.

Dulu presentase untuk sekolah negeri 15% dan Sudara 30% ini akan ada perubahan berharap draf ini benar dan pembayarannya 50% untuk Yayasan maksimal cara penyalurannya.

“Kemarin itu langsung masuk ke rekening Sekolah dan ke depan kita akan mengacu pada Draf dari pusat langsung ke sekolah. Untuk kabupaten seperti biasa kita membuat MPHD dengan propensi dan propensi kepusat,” ujarnya.

Untuk Dana Bos dari APBD kabupaten ada dua yakni untuk Hibah diperuntukan untuk sekolah swasta anggaran dari APBD kabupaten sebesar Rp.1.6 Milyar hibah untuk sekolah swasta diperuntukan untuk membantu beberapa sekolah SMP dan ada 14 Sekolah dan SD ada 24 Sekolah, Sementara untuk Negeri ada 162 Sekolah secara Global yang tergabung disitu secara menyeluruh SD dan SMP jumlah keseluruhan 181 Sekolah.

“Kalau jumlah APBD kabupaten nunukan keseluruhan kurang lebih 3 miliar untuk negeri dan swasta sebesar Rp 6 milyar,” terang Hendri.

Menurutnya, “Jumlah keseluruhan Dana Bos baik Bosda Bos Reguler dan Bos Afirmas tahun 2019 keseluruhannya sebesar 38.Milyar, namun melihat srcara Global memang Besar Nilainya di disdikbud namun ketika dipecahkan dari 181 Sekolah sangat memprihatinkan menghitungnya ada Guru Honorer hanya dapat Rp 100.000/perbulan nilainya sangat kecil ketika dibagikan setiap sekolah nilainya sangat kecil,” ujar Hendri S.Pd saat diwawancarai Mitrapol.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *