Sidang prapid kasus korupsi, Prof Mudzakir: Temukan dulu kerugian negara, baru penetapan tersangka

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Labusel Marahalim Harahap dan Salatieli Laoli selaku Kepala Bidang (Kabid) mengajukan  gugatan praperadilan (prapid) terhadap Polda Sumut (termohon) di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Sidangan lanjutan, Senin (03/02), beragendakan mendengar keterangan saksi ahli hukum pidana Prof Dr Mudzakir SH MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Tim Penasehat Hukum pemohon dimotori DR Adi Mansar SH, MH gencar mempertanyakan tentang proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik (termohon) sesuai ketentuan hukum pidana.

Tim Penasehat Hukum pemohon dimotori DR Adi Mansar SH, MH

Menurut Mudzakir,  semua yang berkaitan dengan keuangan negara adalah domainnya hukum administrasi, “Menurut saya, itu sudah clear. oleh karena itu, perkara tersebut haruslah di-close (tutup),” ucapnya.

Ditambahkan, dalam kasus  korupsi, yang berhak melakukan audit investigasi, berdasarkan perintah UU adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bukan  BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ) atau lembaga audit independen lainnya.

“Berdasarkan putusan MK, harus ada kerugian keuangan dulu, untuk syarat mutlak ada tindak pidana korupsi. Jadi harus diaudit dulu. Apabila ada kerugian negara, baru bisa ditetapkan tersangkanya.  Bukan ditetapkan dulu tersangka baru kemudian dilakukan audit,” terangnya.

Sementara, Binkum Polda Sumut AKBP Dadi Purba saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya juga melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan ahli.  Ia  menegaskan, bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup kuat.

“Karena sudah yakinlah, makanya bisa kita tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Perlu diketahui, dalam gugatan prapid ini, Adi Mansar meminta hakim agar  mengabulkan permohonan pemohon prapid seluruhnya, sebab penetapan tersangkanya, dinilai cacat hukum.

Untuk itu, hakim diminta untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah surat-surat yang diterbitkan termohon, terkait penetapan kedua tersangka.

Surat dimaksud antara lain, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/28-G/I/2020/Ditreskrimsus tanggal 08 Januari 2020 yang menyatakan para pemohon sebagai tersangka korupsi.

Surat Ketetapan Termohon (ic. Dirreskrimsus Polda Sumut) Nomor: S.Tap/03/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Tersangka atas nama Marahalim Harahap.

Kemudian  menyatakan Surat Ketetapan Termohon (ic. Dirreskrimsus Polda Sumut) Nomor: S.Tap/04/I/2020/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan tersangka atas nama Salatieli Laoli.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit III Tindak Pidana Korupsi Polda Sumit menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (DBH PBB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Di Kab. Labura Sumatera Utara, terjadi  tahun 2013, kerugian negara diperkirakan Rp2,9 miliar. Penyidik Tipikor Polda Sumatera Utara menetapkan tiga tersangka, di antaranya AKL, RD, dan AP.

Sedangkan Kabupaten Labusel terjadi tahun 2013-2015. Kerugian negara diperkirakan Rp1,9 miliar. Tersangka dalam kasus ini ada dua, MH dan SL.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *