Diduga merusak lingkungan hidup, Walhi Aceh Laporkan dua perusahaan ini ke polisi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeulue – Walhi Aceh melaporkan dua perusahaan nesar di Simeulue ke Polda Aceh, atas dugaan pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Flamboyan dan PT. Aceh Lintas Sumatra di Simeulue.

Direktur Walhi Aceh, M. Nur saat dikonfirmasi berharap Kapolda Aceh yang baru segera menindaklanjuti laporan Walhi Aceh tersebut.

“Kami berharap Polda Aceh segera menindaklanjuti laporan, sebagaimana mestinya sesuai arahan perintah hukum yang berlaku di republik ini,” tegas M.Nur.

Selain itu Walhi, juga berharap Polda Aceh menggandeng pihak-pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami berharap Polda Aceh menggandeng Dinas teknis DLHK Aceh, membahani tambahan informasi tentang kerugian lingkungan hidup yang perlu di hitung secara detail, disamping dugaan kami kegiatan tersebut tanpa izin dan dokumen kajian lingkungan,” ujar M.Nur

Dugaan pelanggaran itu diantaranya Penambangan Galian C yang diduga dilakukan PT. Flamboyan sejak sepuluh tahun lalu di Desa Putra Jaya diduga tanpa izin. Saat ini disekitar lokasi penambangan tersebut terlihat lokasi pariwisata air terjun mulai terancam kering ulah perusahaan tersebut.

Selain persoalan Penambangan Galian C, Pembangunan Pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) milik PT. Aceh Lintas Sumatra di Desa Serafon, yang berpotensi merusak lingkungan karena dibangun dibibir pantai. Limbah Pabrik AMP Serafon ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut sekitar lokasi.

Pabrik AMP Serafon, juga dinilai mengangkangi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 21 tahun 2018 Tentang Sempadan Pantai.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK P 38) dijelaskan setiap usaha atau kegiatan yang masuk dalam Kawasan Lindung wajib memiliki dokumen Amdal bukan UKL – UPL.

Harusnya dokumen lingkungan hidup atas PT. Aceh Lintas Sumatra adalah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bukan UKL-UPL, karena jarak antara Pabrik AMP Serafon dengan bibir pantai lebih kurang 40 meter.

Masih mengenai penjelasan Permen LHK tersebut dilampiran dua yang menyatakan bahwa salahsatu Pointnya, yang termasuk kawasan lindung adalah salahsatunya sempadan pantai.

Dimana pengertian sepadan pantai, seratus meter dari pasang laut tertinggi kearah darat berjarak seratus meter, lokasi AMP Serafon tersebut diduga masuk dalam Kawasan Lindung.

Pabrik AMP Serafon juga disinyalir melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue, Tahun 2014. Dalam Qanun RTRW Simeulue tersebut Desa Serafon tidak termasuk peruntukkan kawasan industri.

 

(Hendra M)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *