Walikota Siantar saksi perkara pungli, Hakim dan Jaksa nyaris tak bertanya

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Walikota Pematang Siantar Hefriansyah Noor SE.,MM, dihadirkan selaku saksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (6/2), terkait perkara pungli dana insentif dan uang lembur ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Pematang Siantar.

Pemeriksaan terhadap walikota berusia 46 tahun ini, tergolong unik dan singkat hanya berlangsung berkisar 20 menit. Pertanyaan hanya dilontarkan oleh tim penasehat hukum terdakwa.

Sedangkan Hakim dan Jaksa irit pertanyaan, hanya melontarkan masing-masing satu pertanyaan seputar perkara pungli yang dilakukan kedua terdakwa.

Menjawab pertanyaan itu, walikota hanya mengatakan terkejut atas peristiwa penangkapan para terdakwa, yakni OTT (Operasi Tangkap Tangan) Subdit lll Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

“Saya terkejut, kaget,”katanya singkat dalam persidangan dipimpin hakim ketua Jerihat Simarmata.

JPU Hendrik Sipahutar sempat menanyakan tentang pemotongan 15 persen di BPKAD Pematang Siantar.”Apakah anda tahu ada pemotongan selama ini sebelum terjadinya OTT ?,” tanya Hendrik.

Walikota mengatakan tidak mengetahui soal pemotongan itu. Dan ia mengetahui setelah ada OTT . Bahkan, dia mengaku sudah memberi keterangan di hadapan penyidik Polda Sumut.

Selain Walikota, dua saksi lainnya juga turut diperiksa. Saksi Lodewyk staff Humas Protokoler Pemkot Pematang dan ajudan walikota, Marlon Sitorus.

Kedua saksi juga tidak mengetahui masalah pemotongan 15 persen dana intensif dan uang lembur ASN dan pegawai honor di BPKAD Pemko Siantar.

Mengutip dakwaan, Kepala BPKAD Siantar Ir. Adiaksa Dian Sasman Purba MM (51) dan Bendahara Pengeluaran Erni Zendrato didakwa dalam perkara pungli dana insentif dan uang lembur ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemko Siantar.

Peristiwanya, Juli 2019 di Kantor BPKAD.Siantar. Kedua terdakwa secara bersama-sama memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk keuntungn pribadi, yakni potongan uang lembur dan intensif para ASN dan honorer.

Dalam APBD TA 2019 Siantar, dianggarkan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), Makan Minum Kegiatan dan Belanja Modal, dan dari dana-dana tersebut termasuk dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan uang lembur yang dibayarkan pertriwulan.

Sebelum pencairan, terdakwa mengadakan rapat dengan para kepala bidang .Terdakwa memerintahkan seluruh kepala bidang, apabila dana-dana itu cair agar dipotong 15 persen dan disetor kepada terdakwa melalui bendahara pengeluaran Erni Zendrato.

Menurut jaksa, jumlah penerima dana insentif 2019 sebanyak 134 orang . Pejabat 4 orang, ASN 95 orang; Tenaga Harian Lepas (THL) 35 orang. Kemudian terdakwa Erni mengumpulkan dana dan diserahkan kepada terdakwa Adiaksa. Total uang dikutip sebesar Rp. 566.693.801,

Kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *