Korupsi dana desa Rp747juta, Kades Tanah Bersih dituntut 7 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Darma Suardi (46) Kepala Desa (Kades) Tanah Bersih, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai (Sergei), Sumatera Utara, dituntut 7 tahun penjara, sedangkan M. Noor (51) Bendahara Desa, dituntut 6 tahun penjara, karena terbukti selewengkan DD dan ADD Desa Tanah Bersih sebesar Rp747 juta.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa Dicky Wirawan dan Erwin Silaban dalam nota tuntutan yang dibacakan di ruang Cakra-4 Pengadilan Negeri (PN ) Medan, Senin (10/2/2020), keduanya secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola DD dan ADD TA 2017.

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai denda masing-masing Rp 50juta, bila tak mampu bayar diganti  (subsider) dengan 6 bulan kurungan, ujar JPU di hadapan majelis hakim dipimpin hakim ketua Aswardi Idris.

Sedangkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 747.527.777, sepenuhnya dibebankan kepada Kades Darma Suardi, subsider satu tahun penjara.

Menurut JPU kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2  UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Uang pengganti hanya dibebankan kepada kades Darma Suardi,” ujar Dicky Wirawan, Kasi Pidsus Kejari Serdang Bedagai  kepada awak media, usai sidang.

Sesuai dakwaan, Darma Suardi dan M. Noor, Kades dan Bendahara Desa Tanah Bersih (sidang berkas terpisah)  diduga melakukan tindak pidana korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) 2017.

Keduanya telah melakukan pencairan dan menggunakan DD dan ADD tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK). Bahkan, keduanya juga tidak melibatkan sekretaris desa dalam verifikasi  pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD dan ADD Tanah Bersih Rp1.055.798.863.

Disebutkan, terdakwa menggunakan DD dan ADD untuk  kegiatan peningkatan jalan, belanja yang tidak dilengkapi bukti serta belanja fiktif.

Hasil laporan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp747.527.777. Uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk keperluan desa melainkan untuk kepentingan pribadi.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *