Mantan Kades Majanggut-1 Pakpak Bharat didakwa korupsi dana desa Rp737juta

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Evendy Apuan Berasa  (38), mantan Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara, didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/2/2020), terkait dugaan korupsi dana desa (DD) dan ADD sebesar Rp 737juta.

Menurut JPU Dawin S Gaja dari Kejari Dairi, terdakwa secara melawan hukum mengkelola sendiri DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa), namun banyak kegiatan tidak dilaksankan semestinya dan fiktif.

“Terdakwa secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” ujar JPU dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua Ahmad Sayuti.

Menurut JPU dalam dakwaan, Tahun 2016, Desa Majanggut I mendapat kucuran dana sebesar Rp1.269.516.183. Kemudian terdakwa bersama  saksi Helen Tumangger melakukan penarikan Rp781.000.000,-Selanjutnya 30 Desember 2016, saksi Sarimala Berutu bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp300 juta.

Terkait  penggunaan uang sebesar Rp1.081.000.000, terdakwa yang menjabat kades Majanggut-1  sejak 2012 -2018 ini, melaksanakan berbagai kegiatan sendiri,  namun sebanyak 19 kegiatan tidak terealisasi sepenuhnya dan fiktif.

Contohnya kegiatan 2016, dana sebesar Rp.34.957.785,-  untuk kegiatan pengembangan cabe  kelompok tani Dusun Kuta Rih, tapi kegiatan  tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.

Kemudian dana sebesar Rp. 307.543.249, untuk kegiatan pengaspalan JUT Dusun Natam Jehe, namun yang direalisasikan  sebesar Rp.295.232.914,-

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, namun ada 19 kegiatan tahun 2016 yang diduga bermasalah, yang sama sekali tidak dilaksanakan alias fiktif, ada ysng dilaksanaian namun tidak sepenuhnya.

Selanjutnya tahun 2017, cair DD dan ADD sebesar Rp.1.022.000.000,, oleh bendahara desa diserahkan langsung kepada terdakwa, dengan membuat kwitansi, tanda terima  uang.

Terkait  dana itu, terdakwa melaksanakan berbagai kegiatan yang berujung fiktif dan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Dana sebesar Rp.286.219.125, untuk Kegiatan pengaspalan Jalan Dusun Kuta Rih, namun tereakisasi Rp.219.285.345,69

Kemudian, dana sebesar Rp.255.749.205,07, untuk kegiatan pembangunan Kantor Kepala Desa,  namun terealisasi Rp.141.754.991,54, Selanjutnya Rp.194.050.500,00 untuk kegiatan Fasilitas Kelompok Tani namun direalisasikan Rp.128.500.000.

Penggunaan DD dan ADD tahun 2016 dan 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa. Bahkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa  merugikan negara sebesar Rp.737.285.740,84.

Terdakwa diancam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *