Pemberi suap kepada Bupati Pakpak Bharat divonis dua tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Lantaran terbukti bersalah telah memberikan uang suap kepada Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu untuk mendapatkan proyek, dua rekanan dan satu ASN masing-masing divonis 2 tahun penjara denda Rp 100juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan itu disampaikan oleh Majelis Hakim diketuai Aswardi Idris dalam persidangan terbuka untuk umum di Ruang Cakra-1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/2/2020).

Ketiga terdakwa yang divonis, Anwar Fuseng Padang (40) Wakil Direktur CV Wendy, Dilon Bancin (55) wiraswasta dan Gugung Banurea (49) ASN, Staf Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Menurut mejelis hakim dalam amar putusannya, ketiga terdakwa terbukti bersalah memberi uang suap kepada bupati Pakpak Bharat nonaktif Romigo Yolanda Berutu, secara berkelanjutan, untuk mendapatkan proyek di Pemkab Pakpak Bharat.

Ketiga terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1)  huruf-a UU No.31 tahun 1999, terhubung  UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)  KUHPidana.

Menanggapi vonis hakim, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir. Tanggapan pikir-pikir juga disampaikan oleh jaksa KPK.

Putusan majelis hakim hampir senada dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut ketiga terdakwa masing dua tahun penjara, denda Rp 100juta subsider 6 bulan kurungan.

Mengutip dakwaan,  Anwar Fuseng Padang telah memberikan uang suap kepada Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu (telah divonis, sidang terpisah) sebesar Rp300 juta untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR,  pengaspalan Jalan Wisata Lae Mbilulu (Traju-Sumbul-Lae Mbilulu) Pakpak Bharat, Sumut.

Terdakwa  turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu, berupa uang tunai Rp300 juta kepada bupati melalui Plt Kadis PUPR David Anderson Karosekali (telah divonis, sidang terpisah) dan orang kepercayaan Remigo, Hendriko Sembiring (telah divonis, sidang terpisah)

Untuk mendapatkan proyek,  terdakwa diminta David menyerahkan uang, tanggal 1 Maret 2018. Terdakwa meminta agar dibuatkan kwitansi bertuliskan ‘pinjaman untuk biaya perobatan’ sebagai tanda terima uang dari David Anderson.

Hal serupa juga dilakukan oleh terdakwa Dilon Bancin dan Gugun Banurea. Keduanya juga memberikan uang suap kepada bupati untuk mendapat proyek di Pemkab Pakpak Bharat.

Menurut JPU, kedua terdakwa secara berkelanjutan memberi kepada bupati dengan total Rp 700juta. Belakangan bupati terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan ) oleh KPK, dan perkaranya pun bergulir di PN Medan.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *