Dugaan proyek fiktif 12,8 M, Anggota Komisi C sebut Bupati Arogan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeulue – Sejumlah Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, melakukan kunjungan kerja pada tanggal 6 Februari yang lalu di lokasi Proyek senilai 12,8 Milyar yang diduga fiktif.

Kader Partai Demokrat, Syahrian, yang turut hadir dalam kunjungan kerja Dewan itu mengatakan kepada awak media, Selasa, (11/2/2020) bahwa sesuai data yang diperoleh Komisi C, diduga kuat proyek tersebut fiktif.

Menurut Syahrian, Lembaga Dewan yakni Komisi C sudah sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, melakukan kunjungan secara resmi dengan Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan bukan memberikan berita hoax.

“Seperti yang disampaikan saudara kita Johan Jallah yang mengaku dari salahsatu Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak jelas legalitasnya,” tegas Syahrian

Dilapangan Anggota Komisi C DPRK Simeulue tidak menemukan kegiatan pembangunan jalan senilai 12,8 Milyar sesuai data yang tertera dalam LPSE Kabupaten Simeulue.

“Berdasarkan laporan masyarakat dan data pansus akhir tahun, sesuai nomenklatur yang diberikan kepada Komisi C DPRK Simeulue dan juga data yang dipublikasikan melalui Web Resmi LPSE, menyangkut paket pekerjaan pengaspalan jalan Simpang Batu Ragi Arah Simpang Patriot Sumber Dana Anggaran DOKA (Otsus).

Berdasarkan amatan kami di lapangan lokasi pekerjaan sesuai data DPA yang diberikan kepada kami komisi C DPRK dengan jelas terbukti pekerjaan tersebut dilapangan fiktif, terang Syahrian

Selain itu pihaknya juga menyayangkan terkait pernyataan Bupati Simeulue, Erli Hasim yang terkesan arogan.

“Katanya ada anggota Dewan yang sentimen, terkesan sangat arogan, dan semena-mena alasan pernyataan seorang pemimpin seperti itu sangat tidak bijaksana,” tegasnya.

Dia juga mengkritisi pernyataan Bupati Simeulue, Erli Hasim dan Ber’euh Firdaus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Simeulue di media yang mengatakan pekerjaan tersebut telah dialihkan ke Desa Amabaan.

Anggota Komisi C itu juga keberatan jika pertimbangannya dipindah lokasi karna tidak ada manusia di daerah lokasi pembangunan jalan tersebut.

“Hal itu dipandang keliru dan sangat tidak relevan, padahal di daerah sepanjang jalan simpang Batu Ragi menuju arah simpang Patriot, disitu ada satu dusun namanya Dusun Donggek (liang kaffi).

Jalan itu sebagai akses perekonomian masyarakat setempat dan untuk menuju kesana mereka hrs naik perahu dan kendaraan lainnya, pungkasnya.

Lebih lanjut Syahrian mengatakan, pembangunan jalan tersebut sangat jelas bertujuan menghubungkan dua kecamatan di daerah itu kenapa dipindahkan pembangunannya untuk jalan penghubung dua dusun, yang terletak di Desa Amabaan.

“Sementara di daerah Desa Mitem disana ada pembangunan lanjutan jalan lingkar mitem anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) 2019 sebesar 7,3 Milyar,” katanya.

Dalam peninjauannya Anggota Komisi C itu memperkirakan progres pekerjaannya dilapangan mencapai 50 persen dan itupun matrial yg digunakan dari lokal bukan matrial yang didatangkan dari luar Simeulue.

Jika melihat dipersyaratan yang ada di dalam dokumen penawaran, anggaran sudah habis di akhir tahun.

Sekarang pekerjaan itu dilanjutkan pekerjaannya, bukan karena ada regulasi yang mengatur, tapi mereka bekerja atas dasar kebijakan penambahan waktu lima puluh hari, yang tidak pernah digunakan di dalam sistem kontrak adendum di propinsi.

Perlu diketahui, perpanjangan waktu 50 hari hanya kebijakan Bupati Simeulue, dan tidak ada dalam aturan undangan-undang kecuali Bank Garansi atau jaminan Bank.

Bank Garansi itu artinya sebagai jaminan, apabila tidak selesai perkerjaan berarti uangnya bisa ditarik kembali oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walau tidak dicairkan.

Jika Proyek Senilai 12,8 Milyar itu diduga dicairkan bukan melalui Bank Garansi atau Jaminan Bank, melainkan sistem blokir. “Siapa yang mau bertanggungjawab kalau pekerjaannya tidak selesai” Tanya Syahrian.

“Soalnya kalau memakai sistem blokir tentu uangnya sudah ditarik semua sama perusahaan, sehingga jika suatu saat bermasalah, pekerjaannya tidak selesai PPK tidak bisa menarik kembali uangnya.

Berbeda dengan sistem Bank Garansi kalau Bank Garansi jaminannya tidak selesai uangnya bisa dikembalikan, oleh PPK bisa ditarik secara otomatis kembali uangnya sesuai jaminan,” jelasnya.

 

 

Reporter : Hendra M

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *