KKN diduga telah mewabah di Bireuen

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Bireuen – CV. Tyfa Dirgantara melaporkan secara resmi Fadhli Abdullah, Fadhli Amir serta Syukri CS yang masing-masing kedudukannya sebagai Kadis PUPR, KPA PUPR dan POKJA PUPR Bireuen serta Pengurus Perusahaan CV. Alif Perkasa yang wakil Direkturnya adalah Mukhlis yang lebih dikenal Mukhlis Takabea. ke Polres Bireuen, Jum’at (14/02/2020).

Wakil Direktur CV. Tyfa Dirgantara Muttaqin menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima oleh Briptu Nurwahyu Afriana jabatan Ba Jium Polres Bireuen dengan NRP.94040907, laporan itu berawal dari Pelelangan Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien – Ie Rhob Timu Kecamatan Simpang Mamplam (otsus) sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.621.080.000,- di Kabupaten Bireuen, pada tanggal 24 Juni 2019 kami mengirimkan surat ke POKJA Pemilihan PUPR I Bireun Tahun 2019 perihal Sanggah yang kami tembuskan ke Polres Bireuen, ketika itu kami menduga adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh POKJA PUPR Bireuen dengan memenangkan CV. Alif Perkasa, dan kami berharap agar Kapolres Bireuen dapat melakukan pencegahan, terjadinya kerugian Negara, ujarnya kepada awak media.

Masih ujar Muttaqin, jika sikap “diam” Bapak Kapolres Bireuen AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK.,MSi, seakan-akan menandakan tidak ingin menggubris permasalahan itu kami menduga karena menyangkut keluarga Bupati Saifannur (almarhum), jelas Muttaqin.

CV. Alif Perkasa sebagai penawar tertinggi dengan Penawaran Rp. 4.615.510.280,65,- dan CV. Tyfa Dirgantara sebagai penawar terendah dengan harga Penawaran Rp.4.483.000.000,-, bahwa dapat diduga kerugian Negara sebesar Rp.132.510.280,65,- ucapnya.

Muttaqin menjelaskan jika laporan ini dilayangkan karena sudah sagat patut kami duga adanya kerugian Negara yang cukup signifikan ujarnya.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan No.020/Dok/Pokja PP-I/V/2019 yang merupakan aturan main dari lelang tersebut adalah pemenang merupakan penawar terendah, kami digugurkan dengan alasan yang tidak substansial, sementara CV. Alif Perkasa membuat penawaran melampaui Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, Jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan CV. Alif Perkasa menggunakan format waktu mingguan dengan Jumlah 26 (dua puluh enam) minggu dan bila dikonversi kedalam hari kalender adalah 26 (dua puluh enam) minggu dikali 7 (tujuh) hari sama dengan 182 (seratus delapan puluh dua) hari kalender dan itu melebihi jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum di dalam LDP jelasnya.

Sesuai dengan aturan yang ada seharusnya POKJA Pemilihan PUPR I Tahun 2019 menggugurkan Penawaran CV. Alif Perkasa pada saat melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran serta tidak melanjutkan ke tahapan berikutnya dan fakta persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 21 oktober 2019, merujuk pada jawaban POKJA Pemilihan PUPR I Tahun 2019 (ketika itu sebagai Tergugat) tertanggal 18 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditawarkan CV. Tyfa Dirgantara yaitu 6 (enam) bulan, perbulan dibuat 4 (empat) minggu sehingga bila dihitung yaitu 4 (empat) minggu dikali 6 (enam) bulan sama dengan 24 (dua puluh empat) minggu ( 4×6 = 24) dan merujuk format dan petunjuk pengajuan Jadwal waktu pelaksanaan dicantumkan per item pekerjaan dan harus dalam bentuk Barchart dilengkapi dengan Kurva “S” 1 Bulan pelaksanaan pekerjaan adalah 4 Minggu (1 Minggu = 7 hari ). Bila 1 minggu (Sesuai catatan format format penyusunan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dari lampiran dokumen lainnya) maka Jangka waktu Pelaksanaan yang ditawarkan CV. Tyfa Dirgantara bila dikonversi kedalam hari kalender adalah 24 (dua puluh empat) minggu dikali 7 (tujuh) hari sama dengan 168 (seratus enam puluh delapan) hari dan tidak sesuai dengan Jangka waktu Pelaksanaan yang ditetapkan oleh POKJA Pemilihan PUPR I Tahun 2019 yaitu 180 (seratus delapan puluh ) hari ungkap muttaqin.

Maka tidak ada alasan hukum untuk menggugurkan CV. Tyfa Dirgantara, Kali ini menjadi terang benderang setelah terjadinya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat di dinas PUPR Bireuen dengan tujuan memperkaya korporasi (CV. Alif Perkasa) yang menimbulkan kerugian Negara ujarnya.

Saya mengajak masyarak Bireuen untuk mengawal kasus ini, jangan sampaikan di peti es kan lagi seperti kasus-kasus terdahulu yang melibatkan keluarga Bupati Saifannur (almarhum) tutupnya.

Sementara saat dikonfirmasi via selulernya, Kapolres Bireun enggan memberikan komentarnya.
Dimanakah posisi Kapolres Bireuen dalam masalah ini…..?
Akankah penegakkan hukum di Polres Bireuen akan berlaku sama terhadap semua masyarakat…..?

 

 

Reporter : Nyak Man

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *