Prof. Ibrahim Gultom: Perlu kajian mendalam peralihan pengurusan SIM, STNK dan BPKB

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Wacana pengalihan manajemen pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu ada kajian yang akurat. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah baru dan terjadinya kekacauan manajemen.

Hal itu dikatakan Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), Prof Dr Ibrahim Gultom MPd kepada awak media di Medan, Jumat (14/2/2020), ketika ditanya pendapatnya tentang wacana pengalihan pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub.

Dikatakan, persiapannya harus matang dulu. Sebab selama ini masih ditangani Polri. Tentu jika ditinjau dari semua aspek, udah bagus dan berjalan lancar, ” Setidaknya banyak kemajuan dan ada terobosan baru, smart SIM misalnya,” jelas Gultom.

Ditambahkan, Polri selalu membuat terobosan untuk meningkatkan pelayanan. Terlepas masih adanya kelemahan, justru dari kelemahan itulah untuk memperbaiki semuanya.

Ibrahim Gultom menilai, cukup besalasan jika masyarakat berharap Polri masih menangani SIM, STNK dan BPKB, sebab selama ini berjalan lancar, “Kalau terjadi peralihan, Kemenhub harus sudah siap, baik SDM maupun perangkat lainnnya,” sebutnya.

Perlu diingat, papar Ibrahim Gultom, Kepolisian terjamin dari atas sampai ke bawah. Kalau Kemenhub, kalaupun ada, cuma di provinsi. Jika nanti dikembangkan, juga cukup memakan biaya, seperti membuat kantor, menyiapkan SDM dan perangkat-perabgkat lainnya

Dikatakan Gultom lagi, peralihan ini memerlukan biaya. Namun, kalau dikatakan Polri takut kehilangan job, itu sah-sah saja. Pastinya, perlu ada kajian akademik, layak atau tidaknya institusi lain dalam pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB.

“Masih wacana, usulan masyarakat. Kita ikuti saja perkembangannya. Kalau pun ada peralihan, harus keluar dulu peraturannya, Kepres dan lain-lain. Yang pasti, UU Lalu Lintas harus dirubah dulu dan itu proses yang sangat panjang,” paparnya.

Perlu diketahui, wacana DPR RI ke depan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB akan dialihkan kepada Kemenhub RI. Sehingga, DPR RI menggulirkan usulan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DPR beralasan, Kepolisian RI masih dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait dengan pembuatan SIM, STNK dan BPKB.

Alasan lainnya, bila dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kemenhub keterkaitan ranah penerbitan SIM, STNK, dan BPKB, justru milik Kemenhub bukannya tugas dan wewenang Polri.

Revisi Undang-Undang, diusulkan dalam rangka mengembalikan tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan amanat pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sementara tugas dan wewenang Kemenhub, menyelenggarakan urusan bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.

 

 

Reporter : Herman

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *