Adi Mansyar: Regulasinya harus dievaluasi dulu secara mendalam

  • Whatsapp
Advokat DR Adi Mansar SH, MH

MITRAPOL.com, Medan – Wacana pengalihan manajemen pengurusan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus dievaluasi dulu secara regulasi, sebab SIM, STNK dan BPKB sudah lama ditangani Polri.

Hal itu dikatakan DR Adi Mansar SH, MH kepada awak media di Medan, Selasa (18/2/2020) ketika diminta tanggapannya seputar usulan DPR RI agar SIM, STNK dan BPKB tidak lagi ditangani Polri tapi ditangani Kemenhub.

Dikatakan, masalah itu sudah lama ditangani pihak kepolisian. Pengelolaannya sudah cukup baik, namun bila alasan pengalihannya berdasarkan perintah undang-undang, maka pengalihan itu sudah cukup beralasan.

Meski demikian, Advokat kondang ini mengingatkan, apabila langsung ditangani kemenhub malah pelayanannya bisa lebih buruk.

“Nah, jika pelayanannya lebih buruk maka yang dirugikan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kalau memang harus ditangani oleh kemenhub, sebaiknya dilakukan kerjasama terlebih dahulu antara dishub dan kepolisian, sehingga dishub bisa profesional dalam manajemen pengelolaan pengurusan SIM, STNK dan BPKB.

“Setelah dishub cukup profesional dalam pengelolaan SIM, STNK dan BPKB barulah dilimpahkan. Sebab jika tak profesional maka yang dirugikan adalah masyarakat,” pungkasnya. (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *