Rapat Forum Gabungan OPD, Walikota prioritaskan pembangunan belanja publik

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Metro Lampung – Pemerintah Kota Metro melalui Bappeda Kota Metro menggelar acara Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Metro, yang mengusung tema “Melalui Forum Perangkat Daerah Kita Wujudkan Metro Sejahtera Dengan Memperkuat Insfrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”, di Aula Pemda Kota Metro, Senin (17/02/2020).

Hadir dalam acara Walikota Metro,Wakil Walikota Metro, Sekda Kota Metro, Anggota DPRD Kota Metro, Para Asisten Kota Metro, Para Staf Ahli, Kepala OPD se-Kota Metro, Camat Lurah se-Kota Metro, Tim Teknis, serta Tamu Undangan.

Kepala Bappeda Metro, Bangkit Haryo Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana dalam laporannya, menyampaikan maksud diadakannya kegiatan Forum Gabungan OPD.

” Tujuan rapat Forum gabungan organisasi daerah ( OPD ) adalah untuk mensinkronkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai tupoksinya masing-masing.Selain itu forum ini merupakan rangkaian penyusunan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kota Metro.Hasil dari Forum Gabungan OPD akan dipertajam kembali melalui Musrenbang,” ungkap Bangkit.

Bangkit menambahkan,pantauan tim peliput Diskominfo Metro untuk mewujudkan Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif, hendaknya pada tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Metro saat ini, diharapkan seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Pada kesempatan itu,Walikota Metro Achmad Pairin mengatakan, bahwa saat ini Musrenbang sudah sampai Tingkat Kota, dan Forum Gabungan OPD yang akan membahas mengenai hasil dari Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

“Berkaitan dengan masukan dari Ketua DPRD Kota Metro, maka akan diprioritaskan secara maksimal, namun tetap menyesuaikan anggaran. Dalam kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk belanja publik, sebab prioritas kegiatan adalah lokus dan sasaran yang tepat bukan keinginan orang ke orang. Kemudian pembangunan secara regulasi dan secara teknis yang dilaksanakan, lokus sasaran kegiatan diprioritaskan pada aspek selain asas manfaat namun juga azas pemerataan, sehingga jangan sampai ada kepincangan, dan pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan kebijakan pusat, maka pembangunan tidak boleh berdiri sendiri, akan tetapi tetap harus bernaung,” tegas Pairin.

 

 

Reporter : MM/rls

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *