Demi puaskan warga, pamong Desa Carita siap wujudkan pelayanan Prima 

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Pelayanan prima kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi pamong desa dan Kepala Desa (Kades). Tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan agar warga merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa.

Apalagi niat menjadi pamong desa adalah mengabdi dan melayani sekaligus memajukan serta meningkatkan kesejahteraan warganya.

Staf pelayanan kearsipan Adah menyampaikan, pamong desa harus bekerja keras, melayani dengan sebaik-baiknya yang didasari iklas mengabdi demi kepentingan umum. Untuk itu, anggapan duduk di pemerintah desa dengan tujuan utama mencari rejeki adalah salah.

“Kalau hanya mengedepankan ego pribadi bahwa menjadi perangkat desa bertujuan semata-mata mencari penghasilan menurut saya tidak benar. Sikap tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang asal-asalan,” Adah di kantor desa Carita ke Mitrapol, Rabu, (19/02/2020).

Ganda Wijaya selaku Kades Carita kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang Banten menambahkan bahwa Pamong desa mempunyai tugas utama sebagai pelayan masyarakat sekaligus memajukan desa.

Baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kemajuan desa dan meningkatnya derajat ekonomi masyarakat akan tergantung pada kebijakan serta program pemerintah desa.

Di samping itu tambah Kades, sesuai waktu kerja yang telah diatur, kantor desa buka mulai pukul 07:30, tutup pada pukul 16:00.Meskipun warga yang meminta pelayanan sepi, mereka harus tetap mentaati peraturan. Bahkan jika memungkinkan, pelayanan dilaksanakan selama 24 jam dengan sistem piket bergiliran. Tak hanya itu, pelayanan satu pintu merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pelayanan sekaligus efisiensi waktu.

“Kalau pamong desa malas bekerja, datang terlambat, pulang lebih awal, tidak mentaati jam kerja yang telah ditetapkan, pembangunan desa di segala bidang tidak akan terlaksana sesuai harapan masyarakat.Disini saya sebagai Kades harus bersikap tegas,” lanjutnya.

Begitu pula Kades sebagai penentu kebijakan, harus bersikap tegas dan adil dalam pemerataan pembangunan. Apalagi saat ini pemerintah pusat menuntut agar desa mampu mandiri dengan menggali dan mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki.

Melalui anggaran langsung dari pemerintah pusat yaitu Dana Desa (DD) yang dikelola sendiri oleh desa,menjadi sarana untuk mengembangkan potensi desa.

“Tak hanya untuk pembangunan fisik, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat,” imbuh Kades.

(Royen Siregar)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *