Seorang warga Kapuk kecewa dengan upaya penegakan hukum di era Jokowi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Seorang warga Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara merasa frustasi dengan upaya penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Pasalnya sudah beberapa kali ahli waris Kani Binti Sapeng serta ahli waris Mena Bin Lamat membuat laporan perihal ganti rugi lahan ke Jokowi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini, Jumat (21/02/2020)

Kuasa ahli waris, H Dani Sa’adih sudah berulang kali membuat pengaduan ke Jokowi, tetapi tetap saja persoalan ganti rugi lahannya tetap terkatung-katung.

Proses ganti rugi itu jadi mandeg, setelah putusan PK No 415 /pk/pdt/2008/kani bin sapeng Dan No 524/pk/pdt/2008/mena bin Lamat yang dimohonkannya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) , dalam amar putusannya.

Atas dua perkara itu majelis hakim, menyatakan jika permohonan Peninjauan Kembali (PK) harus ditolak karena tidak disertai Berita Acara Sidang Penyumpahan.

Padahal berita itu jelas-jelas ada bersama dengan 7 bukti baru (novum) yang diberikan oleh pemohon. Ironisnya, salah satu hakim ketua itu adalah Hatta Ali yang saat ini menjadi Ketua MA.

Selain membuat pengaduan ke Hakim Pengawas MA, warga juga telah melayangkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial.

Berdasarkan hasil kajian komisioner Komisi Yudisial, maka melalui surat, KY menyimpulkan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim.

Lucunya, dalam rekomendasi KY itu hanya Hatta Ali yang tidak melanggar kode etik, sementara kelima hakim lainnya yang sudah purna tugas dinyatakan telah melanggar kode etik.

Menanggapi sikap anak buah Jokowi sebagai penegak hukum tu Koordinator LSM Tjahaja Nurani Bangsa (TNB) Gugus Elmo Ra’is mengungkapkan kekecewaannya.

“Ini bukan persoalan mengajari Presiden untuk melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan, tetapi kasus ini menjadi sebuah anomali, jika hakim berbuat salah, tetap harus diperingatkan dan tidak bisa bersembunyi bahwa itu adalah hak hakim. Memang hakim punya hak untuk berpendapat atau disetting opinian tetapi itu terkait tentang penafsiran kaidah-kaidah hukum,” ujarnya melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Lanjut dia, “tetapi bila alat bukti ada dibilang tidak ada , itu sudah masuk kategori pemberian keterangan palsu dibawah sumpah jabatannya yang melekat. Jadi presiden tetap harus turun tangan bila memang dia benar-benar menjunjung tinggi keadilan,” tutupnya.

(Shem)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *