Ketum DPP PPHI lantik pengurus DPD Kabupaten Cirebon periode 2020 – 2025

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Cirebon, Pengurus Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) DPD Kabupaten Cirebon periode 2020-2025 resmi dilantik pada (Sabtu 22/02/2020). Pelantikan yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Cirebon dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PPHI DR. Tengku Murphy SH. MH.

Walaupun pelaksanaan Pelantikannya di Pendopo Bupati namun dapat berjalan dengan penuh hikmat, aman lancar dan kondusif.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosadi M. Ag dalam sambutannya menyampaikan bahwa, keberadaan PPHI di Kabupaten Cirebon adalah bisa dijadikan Mitra Kerja Pemerintah Daerah.

“Dan diharapkan menjadi Mitra Pemerintah Desa dalam Pendampingan secara Hukum, karena Kepala Desa perlu pendampingan Hukum saat menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan Anggara Dana Desa. Agar supaya tidak terjerat oleh kasus Hukum,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa Pendampingan Hukum juga dapat dilakukan disemua OPD di Kabupaten Cirebon, agar tidak ada lagi Pejabat Pemda Kabupaten Cirebon yang terseret Hukum karena Kasus Korupsi.

Turut hadir dalam Pelantikan DPD PPHI Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosadi. M.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Lutfi, Kapolres Cirebon Kota dan Kapolresta Cirebon yang diwakili Ipda Ebo, Ketua DPP PPHI DR. Tengku Murphy SH.MH, Ketua DPD PPHI Provinsi Jawa Barat Asep Heruyullah SH. MH, Ketua DPD PPHI Kabupaten Cirebon Marhendi SH. MH, seluruh OPD Kabupaten Cirebon, seluruh Anggota PPHI Kabupaten Cirebon serta seluruh undangan yang hadir.

Ketua Divisi Hukum dan HAM DPD PPHI Kabupaten Cirebon, Oji Sudrajat SH dalam paparannya menyampaikan bahwa PPHI senantiasa berpartisi aktif, mengkritisi setiap proses pembentukan penerapan Hukum berdasarkan fungsi dan tujuan Hukum.

“PPHI melihat permasalahan masih terkendala berbagi persoalan kepentingan sehingga terjadi Disfungsi. Lebih lanjut Oji mengatakan bahwa setiap anggota Masyarakat adalah bagian Elemen Masyarakat, keikutsertaannya di dalam penegakan Hukum merupakan hak Konstitusional baik di dalam Negara maupun di dalam Pemerintah,” pungkasnya.

(Reporter: Darto)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *