Sejumlah perangkat PNS Pemkot Jakbar pelesiran ke Bali saat ibu kota masih terendam banjir

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Puluhan titik permukiman di wilayah DKI Jakarta masih terendam banjir. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memerintahkan seluruh jajarannya membantu warga.

Namun, ada pejabat di jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat yang malah plesiran ke Bali. Mereka seakan tidak mempedulikan warganya yang kebanjiran.

Data yang dihimpun Para pejabat yang pergi itu dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat M. Zen.

Dalam rombongan ada beberapa Asisten, Kabag, Camat dan Lurah. Keberangkatan para pejabat disinyalir dari hadiah upah pungut perolehan bulan bakti PMI Jakarta Barat.

Didapati sebuah foto para pejabat berfoto dengan spanduk bertuliskan ‘PMI GOES TO BALI’, tanggal 21-23 Februari 2020.

Padahal dari data BPBD DKI Jakarta pada 23 Februari, permukiman terendam di Jakarta Barat masih berada di Kelurahan Kedaung Kaliangke, terdampak dua RW; Kelurahan Kapuk ada satu RW terdampak; Kelurahan Kembangan Selatan terdampak satu RW; Kelurahan Kembangan Utara terdampak dua RW. Ketinggian rata-rata genangan 5-70 cm.

Ketua Lembaga Studi Sosial Lingkungan dan Perkotaan (LS2LP) Badar Subur menilai para Pejabat Pemkot Jakbar tak punya hati, dan tidak patut dicontoh bagi seluruh staf di Pemkot Jakbar.

“Saya kira ini perbuatan yang menyakitkan bagi warga korban banjir. Gubernur Anies harus melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ikut pelesiran itu,” ucapnya, Senin (24/2/2020).

Kabar pelesiran ke Bali yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Pemerintah Kota Jakarta Barat saat wilayahnya diterjang banjir mendapatkan sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Terkaialt hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menilai rombongan yang diisi dari Wakil Wali Kota, Aspem , Kabag, Camat dan Lurah itu tidak memiliki hati nurani.

“Sama sekali tidak punya empati sebagai pejabat publik. Wilayahnya ada banjir, malah asyik jalan-jalan,” ujarnya, Senin (24/2/2020).

Basri menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait karena tidak mencerminkan sebagai pelayan dan pengayom warga.

“Harus direformasi dan diberikan sanksi tegas,” ungkapnya.Seperti diberitakan sebelumnya, keberangkatan para pejabat disinyalir dari hadiah upah pungut dari perolehan bulan bakti PMI Jakarta Barat.

Diidapati sebuah foto para pejabat berfoto dengan spanduk bertuliskan ‘PMI GOES TO BALI’, tanggal 21-23 Februari 2020.

Padahal dari data BPBD DKI Jakarta pada 23 Februari, permukiman terendam di Jakarta Barat masih berada di Kelurahan Kedaung Kaliangke, terdampak dua RW; Kelurahan Kapuk ada satu RW terdampak; Kelurahan Kembangan Selatan terdampak satu RW; Kelurahan Kembangan Utara terdampak dua RW. Ketinggian rata-rata genangan 5-70 cm, dilansir Dimensi news.

 

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *