Kantor Kemenag Halteng kembali bergejolak, diduga ada mafia korup didalamnya

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali bergejolak karena masalah anggaran.

Masalah pertama yang ada di tubuh Kemenag Halteng adalah pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin), kemudian dugaan penyelewengan anggaran Kantor Urusan Agama (KUA) tahun 2019.

Pemotongan dana Tukin ini terdapat di beberapa oknum guru, dengan modus sumbangsih pada kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB). Nilai pungutan sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta rupiah.

Sementara penyelewengan anggaran KUA terdapat di sejumlah Kantor KUA, dimana biaya Nikah Rujuk (NR) dari pusat sebesar Rp 221 juta terdapat pemotongan hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah

Sebelumnya masa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marhainis (GPM) Malut di depan Polda dan Kejaksaan Tinggi Malut, Senin (06/01/2020) kemarin mendesak para penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa Kepala Kemenag Halteng.

Dan saat ini sejumlah Kepala KUA kembali memalang pintu ruangan kerja Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Halteng, Sahdan Senen, atas dugaan penyelewengan dana KUA, Senin (24/2/2020).

Para Kepala KUA ini memprotes kinerja Sahdan dan meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi posisi Kepala seksi Bimas Islam yang dinilai tidak becus dan merugikan para Kepala KUA di Halteng.

“Ada anggaran KUA sebesar Rp 50 juta untuk penunjang kebutuhan Kantor KUA di setiap kecamatan tidak diserahkan secara utuh. Dia (Sahdan) beralasan anggaran ini sistem baku bagi, padahal dalam dipa tidak ditulis demikian,” kata salah satu Kepala KAU yang enggan disebut namanya.

Adapun pernyataan dari Forum Kepala KUA se-Kabupaten Halmahera Tengah diantaranya:

1). Anggaran untuk penghulu atau kegiatan perhitungan angka kredit di cair, tapi tidak dibuat.

2). Di Tahun 2019 ada anggaran untuk kegiatan baca kitab tidak dibuat, tapi di cair.

3). Karya tulis ilmiah untuk penyulu tidak dibuat, tapi cair.

4). Sesuai pagu anggaran NR dari pusat R 221 juta itu cair, tapi kami Kepala KUA tidak menerima sesuai dengan angka di atas bahkan yang kami terima kurang dari Rp.100 juta.

5). Apabila segala tuntutan kami tidak direspon maka kami akan meneruskan atau mengirim surat pernyataan kami ini ke Menteri Agama Republik Indonesia. Cq. Dirjen Bimas Islam RI.

6). Aksi yang kami lakukan ini sebagai bentuk protes atas tidak profesionalnya tidak transparan dan kebohongan di atas kebohongan selama 6 tahun dari tahun 2015 sampai 2020 oleh Kasi Bimas Islam dalam mengelola anggaran KUA dan hanya memperkaya diri.

7). Dan kami sadari bahwa aksi kami ini pasti ada risiko dan kami sudah siap untuk menanggung segala resiko.

Sementara Sahdan Senen saat dimintai keterangan mengenai masalah di atas, dirinya mengatakan tak mau menjawab pertanyaan apapun dari Wartawan.

“Saya tidak mau dikonfirmasi, karena beritanya sudah terlanjur tayang di media lain. Untuk apa lagi saya mau kasih konfirmasi. Ini menyangkut nama baik. Dan saya sudah siapkan segala-galanya (Pengacara-red). Saya akan lapor semua Kepala KUA dan media yang beritakan itu,” gumamnya.

 

 

Reporter : Sahwan

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *