Kantor LPK Aceh terima laporan soal pekerjaan peningkatan Jalan Lemerem yang terbengkalai

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Simeuleu – Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Aceh, Rivi Hamdani merespon adanya laporan masyarakat SN yang tidak ingin disebut namanya ke kantor LPK Provinsi Aceh atas keluhan terhadap jalan mereka.

“di mana Volume pekerjaan yang kurang tidak siap di kerjakan, depan rumah mereka apalagi kekurangan tersebut di depan Mesjid mereka,”  tutur masyarakat ke pada SN, Selasa (25/02/2020).

SN saat membuat laporan tentang terbengkalai Pembuatan jalan Lemerem Lewak Tim LPK Langsung terjun kelapangan ( Investigasi ) untuk memeriksa atas laporan SN tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua LPK Provinsi Aceh Rivi Hamdani.

Surat Perjanjian Kontrak Sebagai bahan Intivigasi dilapangan sebagai petunjuk tentang dasar Laporan SN Tersebut.

Ketua LPK Provinsi Rivi Hamdani melihat didalam Kontrak tersebut tertulis PT. Toleransi Aceh Sebagai Pelaksan Peningkatan Jalan Lemerem Lewak dengan no Kontrak : 620/16/Kontrak/DAK-BM/VII/2018.

Tanggal Kontrak 20 Juli 2018.

No.dan tgl.DPA : 1.03.1 tanggal 27 Desember 2017.

Nilai kontrak : Rp. 9.691.920.000.

Sumber Dana : DAK.

Tahun Anggaran : 2018.

Kuasa Direktur : Syahrian dan juga sebagai anggota DPRK Kabupaten.Simeulue.

“Hasil Investigasi LPK di lapangan bahwa PT. Toleransi Aceh, dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lemerem Lewak diduga tidak di selesaikan sepenuhnya kurang Seratus Lima puluh meter (150) Meter,” pungkas Review Hamdani.

Dalam penjelasan kepada Media Mitrapol. com, Rivi Hamdani menyebutkan dia sudah menghubungi Saudara Syahrian sebagai kuasa Direktur dengan telepon seluler.

“Syahrian mengatakan bahwa kekurangan pekerjaan tersebut sudah di kerjakan PT.A L S, Serafon,”  tuturnya di bulan Januari lalu.

Apa bisa begitu yang pekerjaannya Pt Toleransi Aceh Tapi di Selesaikan oleh Pt, A L S, Serafon dalam hal ini tanda tanyak besar bagi Ketua LPK Provinsi Aceh apakah peraturan yang sudah ditentukan apa bisa di bolak-balik, atau “salah ketik ”

PT.Toleransi Aceh di dalam Perjanjian Kontrak, tanggal mulai kerja 20 Juli 2018. waktu Penyelesaian Seratus Enam puluh hari, berakhir masa kontrak tanggal 24 Juni 2019.

Jadi dari hasi Intivigasi LPK bahwa diduga Pt. Toleransi Aceh keterlambatan pekerjaan selama Enam bulan Dua Ratus Limabelas hari dengan denda kurang lebih Dua Milyar (Rp 2 Milyar)

“Apakah denda tersebut sudah di bayar atau belum, Ketua LPK akan membuat laporan ke Serafon, atas temuan LPK Provinsi Aceh,” tuturnya. (Sarwadi)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *