PN Medan adili delapan terdakwa kasus dugaan korupsi Bandara Lasondre

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Delapan terdakwa perkara dugaan korupsi  pengerjaan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Nias Selatan, Sumatera Utara disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/2/2020) dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa.

Perkara yang merugikan keuangan negara senilai Rp14,75 miliar ini melibatkan delapan terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah, sehingga jaksa yang membacakan dakwaan juga bergantian.

Para terdakwa antara lain,  Suharyo Hady Syahputra, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan bersama-sama dengan Ibrahim Khairul Iman, Irpansyah Putra, Rahman, Sugiarto S, Immadudien Abil Fada , Iedi Sudrajat ,Dwi Cipto Nugroho dan Anang Hanggoro.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa, Ria Tambunan dkk menyebutkan, terdakwa Suharyo bersama terdakwa lainnya melaksanakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix Bandara Lasondre.

“Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp26.900.900.000 yang bersumber dari APBN Kemenhub Tahun 2016,” ujar jaksa dalam persidangan di Ruang  Utama PN Medan.

Kacaunya, pada pelaporan perkembangan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang mengatur penilaian prestasi pekerjaan, senilai pekerjaan yang terpasang.

Hasil pemeriksaan oleh tim ahli teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, ditemukan volume pekerjaan  hanya 20 persen, sehingga  tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

Selain itu, pencairan dana hingga termin ke 4 tidak sesuai dengan kenyataannya dan  kemajuan hasil pekerjaan di lapangan yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas PT. Harawana Consultan .

Terhitung, 20 Juni 2016, kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai  43,80 persen  dan  pekerjaan tidak mengalami perkembangan hingga TA  2016 berakhir,” urai jaksa.

Dalam persidangan dipimpin  Hakim Ketua Sapril Batubara disebutkan, bulan Oktober 2016, BPK Perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan di UPBU Lasondre, terkait dengan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pencairan dana.

Berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara, papar jaksa, ditemukan kerugian Rp14.755.476.788 dalam Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M2 pada UPBU Lasondre Kec. Pulau-Pulau Batu Kab. Nias Selatan TA 2016.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 2 dan 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Jaksa T. Adlina dan Mustafa, usai persidangan mengatakan kepada awak media jika pihaknya menjerat para terdakwa dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Menyinggung tentang tanggapan para terdakwa terhadap dakwaan berbeda-beda.

“Beberapa terdakwa mengajukan eksepsi, nota keberatan terhadap dakwaan. Ada juga yang tidak mengajukan eksepsi,” ujarnya.

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *