Aparatur Pekon Trimulyo tandatangani pakta integritas

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Barat – Pemerintahan Pekon (Desa) Trimulyo, Kecamatan Gedungsurian, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung melakukan pembinaan perangkat aparatur sekaligus penandatanganan Pakta integritas kontrak kerja antara perangkat Pekon dengan peratin (Kelapa Desa).

Selain itu mengaplikasikan Peraturan Pemerinthan (PP) Nomor 11 tahun 2019 diantaranya tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Pemerintahan Pekon.

Penandatanganan pakta integritas ini kepada Juru Tulis (Jurtul), Kasi, Kaur dan Sebelas orang Kepala Pemangku Pekon Trimulyo yang di gelar pada hari Selasa (25/02/2020) bertempat di balai Pekon Trimulyo.

Pendatangan integritas tersebut disaksikan langsung oleh Camat Gedung Surian Ernawati,S.E., sekaligus memberikan arahan dan pembekalan bagi Perangkat Pekon.

Dalam arahannya Camat menekankan kepada Kepala Pemangku bahwa, Pemangku adalah miniaturnya Pekon sehingga tanggung jawab dan tugas Kepala Pemangku sama dengan tanggung jawab Peratin dalam lingkup kepemangkuan atau kedusunan.

Kepala Pemangku adalah Peratin-peratin di pemangkunya masing-masing tugasnya bukan sekedar kewilayahan saja tapi juga dalam kegiatan-kegiatan administrasi.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada semua jajaran perwakilan muspika yang telah hadir dalam kegiatan penandatanganan perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas serta sosialisasi zona integritas tingkat Pekon ini,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan komitmen antara Pemerintah Pekon dan kecamatan, untuk mewujudkan Pekonnya sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Melalui kegiatan ini Kecamatan gedung surian menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani, hal ini merupakan tugas para peratin (Kepala Desa) di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakannya sesuai aturan yang ada,” ujar Camat Ernawati.

Buchori, S.P., selaku Peratin Pekon Trimulyo menjelaskan, selain fokus pada empat item penggunaan Anggaran Dana Desa. (DD), diantaranya bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan juga terkait kesejahteraan aparatur pekon, yang mana saat ini siltap Perangkat Pekon disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II A masa kerja 0 (nol) tahun.

Dengan demikian beban kerja dan tanggung jawab kerja aparatur harus lebih maksimal selayaknya juga ASN dalam menjalankan tugas popok dan fungsi (tufoksi), dan lain-lainnya, maka terkait itu hari kerja aparatur pekon Khususnya di Pekon Trimulyo akan di sesuaikan juga dengan jam kerja ASN.

Dengan penandatanganan fakta integritas tersebut, semua aparatur pekon siap dievaluasi, setiap perkembangan dan di akhir tahunnya.

“Tentunya harapan kita semenjak dilakukan kontrak kinerja aparat bersangkutan dalam melaksanakan tugas lebih konsisten,Karena tanggung jawab melekat sesuai dengan jabatan yang di emban,” jelasnya rabu (26/02/2020).

Lanjut dia, Utamanya lagi tanggung jawab moral karena aparatur pekon merupakan pilihan dari masyarakat banyak dengan syarat-syarat khusus.

“Jadi momen ketika diberikan amanah maka wajib dijalankan secara tanggung jawab,” harapnya.

Kegiatan ini diharapkan jangan sampai dijadikan seremonial saja, akan tetapi harus bisa diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

(Reporter: Deni Andestia)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *