Perjualbelikan LKS di sekolah, Kepala SDN Sidamukti 3 diduga tidak mengindahkan permendikbud

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerjasama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar.

Pasalnya, jual LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1. Dalam permen tersebut ditegaskan, Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Namun sangat berbeda dengan yang terjadi disekolah SDN Sidamukti 3 dimana terkesan tidak mengindahkan aturan yang melarang untuk melakukan penjualan Lembar Kerja Siswa(LKS).

Informasi yang dapat dihimpun oleh Mitrapol.com, dari orang tua murid yang dimana enggan disebutkan namanya ini menerangkan bahwa anaknya sekolah di SDN Sidamukti 3 membeli LKS dengan harga Rp.15.000.

“ya, anak saya membeli LKS diSDN Sidamukti 3, mau gimana lagi anak saya merasa minder di sekolah dikarenakan teman-temannya membeli LKS juga yang disediakan oleh pihak sekolah,” ujar orang tua murid, Selasa (25/02/2020).

Lanjutnya, “Saya juga bingung, sekolah itu dilarang adanya penjualan LKS disekolah, dan dengan pungutan lainnya, contohnya untuk pembelian pelan saja harus diadakan pungutan biar itu jumlahnya tidak besar sih dalam seminggu itu kadang seribu rupiah, sampai lima ratus rupiah. Memang itu perregu untuk piket kebersihan, biarpun tidak perintah guru seharusnya masa buat pel-pelan aja harus dari siswa.”

Usep Spd selaku Kepsek (Kepala Sekolah) SDN Sidamukti 3, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengakui keMitrapol.Com saat disambangi diruangan kerjanya di SDN Sidamukti 3 bahwa betul adanya penjualan LKS disekolah dan itupun tidak dipaksakan dan baru yang membeli sekitar 50persen dari jumlah siswa yaitu dua ratusan lebih siswa.

“Ya betul di sekolah disediakan LKS dan tidak dipaksakan, awalnya ada yang anterin kesekolah dan saya lihat bagus, makanya diadakan disekolah,” jawabnya dengan gaya santai dan tidak paham dengan aturan permendikbud.

Seakan bingung dimintai hak jawabnya dengan mengalihkan jawabnya dengan mempertanyakan ke mitrapol.com apakah sudah ijin ke atasan saya, dan merupakan pertanyaan yang lucu.

Ketika kepsek ditanyakan siapa yang menyediakan dengan santai menjawab ” “Silahkan bapak tanyakan kekormin (Koordinator Administrasi) yang merangkap jadi pengawas untuk kecamatan Sukaresmi karena beliau juga mengetahui dengan penjualan ini,” tambahnya.

Perlu diketahui bahwa Larangan penjualan buku paket/LKS di lingkungan sekolah itu didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) telah menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku.

Pasal 11 Peraturan Mendiknas No 2/2008 melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Ditegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar.

(Royen Siregar)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *