Rapat Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Kepada Pemerintah

  • Whatsapp
Andre Pratama

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Proprnsi Kalimantan Utara H. Airwan Sabri dan Burhanudin mengahdiri Rapat Paripurna tentanga Pemandangan Umum DPRD lewat Fraksi penyampaian nota penjelasan terhadap dua Raperda yang diajukan pemerintah daerah kabupaten nunukan. Selasa (25/02/2020).

Dalam Rapat Paripurna ini Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura SE.MM tidak bisa menghadiri secara langsung, Bupati memberikan mandat kepada Muhammad Amin SH Asisten 1 pemerintah daerah Kabupaten Nunukan.

Rapat paripurna ini hampir semua Kepala Dinas, Badan dan Kantor menghadiri begitu juga dari Muspida walaupun diwakilkan.

Menurut Andre Pratama Jubir Partai Demokrat bahwa raperda tentang perubahan atas peraturan daerah jabuoaten nujukan No: 3 tahun 2013 Tebrang Investasi pemerintah daerah kabupaten nujukan.
Terkair Raperda tersebut, Fraksi partai Demokrat memberikan catatan penting diantaranya:
1. Tentang kewajiban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengumumkan laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh uditur Indevenden sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tentang kewenangan Kepala Daerah untuk menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kewajiban memberikan laporan hasil penilaian kepada Anggota Dewan.

3. Kami dari Frakai Demokrat meminta, ini merupakan kewajiban bagi Perusda “Nus Serambi Persada” begitu juga Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan PDAM Nunukan untuk melakukan presentasi di Depan Anggota Dewan tentang skema usaha dan keuntungan yang akan di peroleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selain itu kata Andre Pratama, kedua rancangan peraturan daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang.

Kami memberikan saran dan pandangan :
1. Perlu adanya klausul yang mengatur tentang mekanisme pungutan, setoran dan laporan.

2. Perlu adanya Klausul yang mengatur pengawasan atas pelaksanaan Regulasi dan target pencapaian Retribusi yang dituangkan dalam laporan khusus terkait pelaksanaan Retribusi Tera Ulang , obyek Retribusi agar benar-benar mendatangkan manfaat bagi Daerah Kabupaten Nunukan.

Menurut pandangan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional yang disampaikan Kurniawan mengatakan bahwa penyampaian pemandangan umum terhap pencampaian dua Raperda yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten nunukan TA 2020, kami sangat mendukung sepenuhnya untuk dibahas lebih lanjud dan dilaksanakan secara utuh dan kondisten.

Sebagaimana kita ketahui Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 3 Tahun 2013 Tentang Investasi Daerah Pemkab Nunukan adalah satu hak yang sangat trategis menyangkut hajat hidup masyarakat Nunukan dalam mendorong pertumbuhan dan sumberdaya manusia dan perkembangan ekonomi masyarakat.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *