Suap Walikota Eldin, Kadis PU Medan Divonis 2 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Mantan Kadis PU Kota Medan Isa Ansyari (47) divonis 2 tahun penjara  karena terbukti bersalah memberi uang suap secara berkelanjutan dan bertahap sebesar Rp 530 juta kepada Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Dalam persidangan di ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri ( PN ) Medan, Kamis (27/2/2020), siang, terdakwa yang ngenakan kemeja putih, terlihat duduk lesu di kursi terdakawa dengan kepala tertunduk  sambil mendengar amar putusan yang dibaca majelis hakim secara bergantian.

Majelis Hakim Tipikor  Diketuai Abdul Azis dengan anggota Aswardi Idris dan Ilyas Silalalahi juga menjatukan denda Rp 200 juta,”Apabila denda tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ungkap majelis hakim.

Menurut majelis hakim, terdakwa memberikan sesuatu berbentuk uang, secara berkelanjutab kepada walikota Medan, melalui Kabag Protokoler Samsul Fitri, terkait dengan jabatannya.

Amar putusan majelis hakim juga mempertimbangkan pledoi (notabelaan) Penasihat Hukum (PH) terdakwa dimotori Adi Mansar. Dalam pledoi disebutkan uang yang diberikan terdakwa bukan merupakan suap, tapi uang yang terpaksa diberikan karena ada unsur tekanan.

Majelis hakim tidak sependapat dengan pledoi PH. Sebab yang meminta uang itu adalah Samsul Fitri, Kasubag Protokoler yang merupakan bawahan yang dapat ditolak permintaannya oleh terdakwa.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 5 UU No 31 tahun 1999  sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHPidana.

Menanggapi putusan majelis hakim, tim PH terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, sebaliknya tim JPU KPK, Iskandar M menyatakan pikir-pikir.

Perlu diingat pula, putusan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut terdakwa 2,5 tahun, denda Rp250juta subsider 6 bulan kurungan.

Sesuai dakwaan, Mantan Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Kota Medan, Isa Ansyari, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK tanggal 15 Oktober 2019, terkait dengan pemberian suap kepada Walikota Medan.

Menurut KPK, beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi  secara bertahap berupa uang, jumlah seluruhnya sebesar Rp 530 juta.

Terdakwa melakukan aksinya bersama-sama dengan Samsul Fitri (sidang berkas terpisah) selaku Kasubag Protokoler Pemko Medan. Kemudian uang distorkan kepada Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Kasus bermula tanggal 6 Februari 2019. Selaku Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai  Rp420 miliar.  Terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang di luar penghasilan yang sah.

Selanjutnya terdakwa, agar dianggap loyal kepada walikota,  ikut membiayai kegiatan operasional Eldin dengan menggunakan uang yang diperolehnya secara tidak sah itu.

Maret 2019 Samsul Fitri (orang kepercayaan Dzulmi Eldin)  menemui terdakwa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang untuk biaya operasional walikota yang tidak ditampung APBD.

Sebagai bentuk loyalitas terdakwa menyanggupinya, sehingga ketika Samsul Fitri menyampaikan adanya kebutuhan operasional Walikota, terdakwa  menyerahkan uang kepada Eldin melalui Samsul Fitri.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *