Pembayaran Lahan Kaurahe dinilai salah sasaran, masyarakat adukan PT IWIP ke DPRD Halteng

  • Whatsapp
DPRD menerima aspirasi masyarakat pemilik lahan di kilometer 9 Kaurahe.

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Pembebasan lahan yang dilkaukan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kaurahe kilo meter 9 Desa Lelilef Weda Tengah, Halmahera Tengah (Halteng), dinilai melanggar prosedur oleh sekelompok masyarakat pemilik hak, Senin (2/3/2020).

“Didalam pembebasan lahan ini, PT IWIP/Weda Bay Nikel banyak melanggar prosedur. Seharusnya tidak dibebaskan sebelum ada verifikasi, mereka sudah bebaskan lebih dulu. Artinya pembayaran lahan tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak,” kata Ongen Burnama selaku pemilik lahan.

“Cara mereka mereka melakukan penggusuran itu dengan cara menghilangkan bukti-bukti yang ada seperti patok yang pada akhirnya pemilik lahan bingung. IWIP berdalih bahwa itu adalah kawasan hutan,” sambung Ongen.

Dihadapan DPRD, masyarakat dari keluarga Togo meminta agar difasilitasi untuk audiens dengan pihak IWIP atau Weda Bay Nikel dalam hal ini mencari titik temu dari permasalahan tersebut.

“Kepada DRP kami meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan pihak Perusahaan dan Pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini di dalam minggu ini saja. Jika tidak kami akan melakukan aksi besar-besaran,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke meminta kepada PT IWIP untuk segera menyelesaikan problem lahan kilo 9.

“Terkait dengan penyerobotan lahan masyarakat, DPRD melihat itu sebagai sebuah masalah yag harus diselesaikan oleh PT IWIP. Dan kami dari DPR berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. PT IWIP juga akan kami panggil,” pintanya.

Hayun menambahkan, saat ini pihaknya telah membentuk tim Komisi Ad Hoc DPR untuk melakukan pengumpulan data atau bukti yang berkaitan dengan penyerobotan lahan masyarakat dilingkar tambang.

“Kami dari DPR telah membentuk tim Ad Hoc yang bertugas untuk melakukan pencarian fakta dan pengumpulan data. Data itu dari masyarakat dan instansi terkait yang berhubungan dengan kepemilikan lahan dan status lahan yang ada di kawasan yang diseroboti oleh perusahaan,” tutupnya.

 

(Sahwan)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *