BPN Nunukan jelaskan kronologis adanya sertifikat tanah ganda

  • Whatsapp
Staf kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan, Sugi Mulyono

MITRAPOL.com, Nunukan – Staf kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan, Sugi Mulyono mengatakan adanya sertifikat tanah ganda diduga terjadi akibat overload masalah pembuatan surat-surat tanah.

“Mengawali kronologisnya overlab surat surat kepemilikan dikarenakan dua faktor, yaitu pertama kelemahan dari kami sendiri dari pertanahan karena, penggunaan sistem pemetaan handycam itu sangat tradisional sekali jadi shooter hasil ukur itu dipentaskan di peta peta pendaftaran secara manual,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Lanjut Sugi, “Seiring berjalannya waktu akhirnya pemasyarakatan dengan cuma permohonan sertifikat dan diterbitkan lagi spesifikasinya. Karena mungkin pada saat itu yang terbaru dan tidak melihat peta yang sudah ada. Kami di pertanahan misalnya dari produk yang Nunukan sendiri itu sepanjang yang saya ketahui belum pernah ada yang tumpang tindih,” tambahnya.

Sugi menjelaskan, kejadian tumpang tindih itu biasanya produk bulungan pada tahun 80 dengan produk bulungan tahun 90 itu yang terjadi maksudnya.

“Terus yang kedua kelemahannya pada masyarakat kenapa tidak diprotes pada saat dilakukan Pengukuran oleh petugas di sisi lain kelemahan pada masyarakat.”

Pada saat petugas menanyakan SPPT lalu masyarakat menjawab bahwa hilang tidak tau dimana susah dicari hilang. Lalu petugas menyampaikan kalau memang bapak merasa bahwa tana tersebut sudah dibuatkan SPPT atau bersertifikat, maka Bapak Lapor ke Desa, dan Minta dibuatkan SPPT atau Sertifikat terbaru.

“Barulah kemudian dia ajukan permohonan di kantor BPN akhirnya terbitlah juga sertifikat duble ujar Sugimulyono SH.saat dikonfirmasi. Saat ditanya apakah ada Peta Wilayah dari BPN ke Desa atau Camat wilayah wilayah yang sudah dibuatkan Surat,? Munkin pada tahun 80 an atau 90 an belum ada petak wilayah serba manual apalagi untuk Kaltara baru Bulungan ada Kantor BPN,” ungkapnya.

Menurut Sugi, setelah Pemekaran baru Terbentuk Kantor BPN di Tarakan, Malinau dan Nunukan sendiri tahun 2000.

“Sejak tahun 2018 itu kami sudah ada program yang namanya kegiatan ditempati inventarisasi pemanfaatan.
BPN Nunukan saat ini sudah memiliki Alat Ukur dan kita sudah ada petak wilayah perkecamatan, jadi tanah yang dudah kita ukur dan memiliki sertifikat tidak mungkin Overlab karena disaksikan oleh pemilik batas batas tana perbatasan dan di tanda tangani diketahui oleh ketua RT, Kepala Desa, dan disaksikan oleh Pihak Kecamatan.

Saat ini tim BPN Nunukan sedang melakukan Pengukuran Tanah dibeberapa Desa di Pulau Sebatik Barat yakni di Desa lapri, Desa Seberang, Bukit Harapan, Desa Sungai Nyamuk, “Sekarang lagi proses, Kamungkinan sekitar satu Minggu ke depan kami sudah serahkan.”

Terkait masalah grafik petak Wilayah sedang kita buat dan kita akan serahkan ke pihak desa dan pihak kecamatan sehingga nantinya sudah ketahuan bidang bidang- Bidang tanah yang sudah diukur dan memiliki Dokumen yang sah (Sertifikat)

Saat ditanya terkait masalah Sertifikat dobel atau ganda yang terjadi di Sebatik utara apakah didaerah lain ada kejadian serupa.? Sugi Mulyono SH menjawab, “Kejadian seperti hampir semua kecamatan dipulau sebatik mayoritas ada dan kami temukan misalnya Desa Tanjung Karang begitu juga di daerah Haji Kuning, pemilik induknya satu orang. Kami sangat bersyukur masyarakat melaporkan dan kami bisa melakukan perbaikan nanti tinggal kami ukur kemudian kami lepaskan kepada negara dalam dululah yang selama ini kita.”

Menurutnya, persoalan ini muncul dari Masyarakat setelah ada Program PTSL secara Gratis banyak laporan warga terkait Surat kepemilikan Overlab ya kita tampung sekaligus kita telusuri sebab akibat

Kami dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) nunukan bekerja dengan cermat dan penuh ke hati hatian dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Semua masyarakat yang berhubungan dengan persertifikatan Insya Allah Kami akan memberikan yang terbaik.

Kami juga menyampaikan kepada Semua RT, kepala Desa/Lurah agar memiliki data yang failit bisa mengetahui batas batas Wilayahnya tana warganya dan saat masyarakat melakukan Pengukuran agar melibatkan pihak RT dan sebelum Pengukuran dari Tim BPN, Pemilik Tanah Harus Memasang Patok dan diketahui dan disaksikan oleh pemilik batas tanah perbatasan sehingga proses sertifikatnya Lebih mudah.

“Kami dari Tim BPN tidak akan mengukur tana/watas kalau tidak dipasangi patok dan harus sepengtahuan batas yang Perbatasan tujuannya untuk menghindari komplik dikemudian hari dan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain,” ujar Sugi.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *