Sidang kasus korupsi dana desa, saksi temukan kegiatan fiktif di Desa Majanggut-1

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Tiga saksi didengar keterangannya dalan sidang perkara dugaan korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) atas nama terdakwa Evendy Apuan Berasa  (38), mantan Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Ketiga saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan di PN Medan, Senin (2/3/2020) antara lain, Ir Jhonny RL Tobing tenaga ahli infrastrutur, Pamingotan Berutu tenaga pendamping desa dan Febriansyah Plt.Kabid Pemdes pada Dinas  Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Pemkab Pakpak Bharat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dawin S.Gaja mempertanyakan kepada saksi tentang pengaspalan dan pengerasan jalan di desa Majanggut-1. Para saksi sedikit gugup mengaku pengerasan dan pengaspalan dikerjakan namun tidak selesai.

Saksi Febriansyah mengaku tidak tahu bagaimanan pengelolaan DD dan ADD Desa Majanggut -1. Namun secara administrasi, saksi belum ada menerima laporan pertanggungjawaban terdakwa.

Saksi Jhonni dan Pamingotan Berutu lebih fokus menjelaskan tentang hasil pantauan mereka yang menemukan pekejaan yang belum selesai dan terbengkalai.

“Ada pula pekerjaan yang sama sekali tidak dilaksanakan alias fiktif,” jelas saksi dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua Ahmad Sayuti.

Dalam dakwaan disebutkan, tahun 2016, Desa Majanggut I mendapat kucuran dana sebesar Rp1.269.516.183. Kemudian terdakwa bersama  saksi Helen Tumangger melakukan penarikan Rp781.000.000,-Selanjutnya 30 Desember 2016, saksi Sarimala Berutu bersama dengan terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp300juta.

Terkait  penggunaan uang sebesar Rp1.081.000.000, terdakwa yang menjabat kades Majanggut-1  sejak 2012 -2018 ini, melaksanakan berbagai kegiatan sendiri,  namun sebanyak 19 kegiatan tidak terealisasi sepenuhnya dan fiktif.

Contohnya kegiatan 2016, dana sebesar Rp.34.957.785,-  untuk kegiatan pengembangan cabe  kelompok tani Dusun Kuta Rih, tapi kegiatan  tidak pernah dilaksanakan alias fiktif.

Kemudian dana sebesar Rp. 307.543.249, untuk kegiatan pengaspalan JUT Dusun Natam Jehe, namun yang direalisasikan  sebesar Rp.295.232.914,-

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan terdakwa, namun ada 19 kegiatan tahun 2016 yang diduga bermasalah, yang sama sekali tidak dilaksanakan alias fiktif, ada ysng dilaksanaian namun tidak sepenuhnya.

Selanjutnya tahun 2017, cair DD dan ADD.sebesar Rp.1.022.000.000,, oleh bendahara desa diserahkan langsung kepada terdakwa, dengan membuat kwitansi, tanda terima uang.

Terkait dana itu, terdakwa melaksanakan berbagai kegiatan yang berujung fiktif dan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Dana sebesar Rp.286.219.125, untuk Kegiatan pengaspalan Jalan Dusun Kuta Rih, namun terealisasi Rp.219.285.345,69

Kemudian, dana sebesar Rp.255.749.205,07, untuk kegiatan pembangunan Kantor Kepala Desa,  namun terealisasi Rp.141.754.991,54, Selanjutnya Rp.194.050.500,00 untuk kegiatan Fasilitas Kelompok Tani namun direalisasikan Rp.128.500.000.

Penggunaan DD dan ADD tahun 2016 dan 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa. Bahkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa  merugikan negara sebesar Rp.737.285.740,84.

Terdakwa diancam  Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *