Ini hasil rapat DPRD Halteng bersama PT IWIP di Kantor Camat Weda Tengah 

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Maluku Utara – Wakil Ketua II DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Hayun Maneke menyampaikan klarifikasi tujuan rapat yang dilakukan di Kantor Kecamatan Weda Tengah bersama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kamis (5/3/2020) kemarin.

Rapat yang diduga tertutup oleh masyarakat dan beberapa Kepala Desa di lingkar tambang ini bertujuan untuk mempertanyakan kewajiban PT IWIP kepada Pemda Halteng tentang retribusi pajak bumi dan bangunan.

“Pertemuan antara DPRD, Pemda dengan management PT. IWIP itu terkait pajak IMB, Pajak penerangan jalan Non PLN. Pajak galian batu Non mineral. Pajak restoran, serta soal tunggakan PBB oleh PT IWIP,” ungkap Hayun, Jum’at (6/3/2020).

“Ini adalah kewajiban PT IWIP kepada Pemda Halteng. Dan kami sebagai wakil rakyat harus memperjelas hal itu,” sambungnya.

Senada dengan Ketua Komisi II DPRD Halteng, Ahlan Djumadil. Katanya dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan 5 kesimpulan yakni;

1). Untuk IMB, akan segera dilakukan pengukuran ke obyek bangunan, serta dilengkapi dengan gambar bangunan yang belum diselesaikan pajak IMB.

2). Pajak penerangan jalan non PLN, telah disepakati untuk dikoordinasikan kembali dengan kantor pusat IWIP terkait presentase 1,5 persen. Dan 3 persen sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemda akan memberikan penjelasan tertulis ke PT IWIP terkait dengan perbedaan penafsiran ketentuan tersebut.

3). Pajak batuan bukan logam, hanya terdapat perbedaan perhitungan volume atau kubikasi yang digunakan oleh PT IWIP. Disepakati untuk PT IWIP bisa memberikan dokumen kontrak pekerjaan yg berkaitan dengan hal tersebut. Dan jika belum ada titik temu, akan digunakan tim ahli untuk menghitung volume timbunan yang telah digunakan oleh PT IWIP.

4. Soal pajak restoran, akan dibicarakan lebih lanjut karena masih ada perbedaan yang cukup tajam antara DPRD dengan PT IWIP, terkait dengan kewajiban tersebut.

5. Untuk PBB, pihak PT IWIP akan segera mengkoordinasikan.

“Yang terpenting dari pertemuan tadi bahwa semua kewajiban PT IWIP itu merupakan pendapatan asli Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, akan ada progres realiasasi pada waktu yang akan datang,” kata Ahlan.

Disoal rapat yang konon katanya tertutup, Ahlan menambahkan bahwa, pertemuan saat itu terbuka untuk umum. Pihak DPR juga tidak membatasi siapapun.

“Masyarakat tidak dilarang untuk menyaksikan atau turut mendengarkan pembicaraan dalam pertemuan. Ini bukan rahasia, sebab rapat ini bisa dilihat langsung dari luar. Bahkan depan ada masyarakat bahkan pegawai di kantor camat. Rapat dihadiri oleh Camat, serta anggota Polsek Weda tengah,” kata Ahlan.

Tak sampai disitu, Ahlan juga menitipkan, pertemuan sebenarnya akan dilaksanakan di site PT IWIP, hanya saja isu Virus Corona yang mengarahkan DPRD Halteng harus membuat rapat di Kantor Camat.

“Karena terkait SOP penanganan tamu kunjungan ke PT IWIP dengan virus Corona, maka kami minta tempat pertemuan dipindahkan ke Kantor Camat. Dan satu hari sebelum pertemuan telah kami koordinasikan dengan Camat Weda Tengah,” tutupnya.

(Sahwan)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *