Sidang perkara suap, pengacara Eldin sebut dakwaan tidak masuk akal dan tidak cermat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Dakwaan jaksa dinilai mustahil dan tak masuk akal (absurd) dan ada  unsur misleading (menyesatkan). Jadi perlu dikaji dan dipelajari lebih dalam, apakah dakwaan itu sudah memenuhi prinsip kecermatan.

Hal itu katakan Advokat Junaidi Matondang, selaku Penasihat  Hukum (PH) terdakwa Dzulmi Eldin, usai persidangan perkara suap di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (5/3/2020).

Pernyataan Junaidi Matondang berkaitan dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menyebutkan, Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin, telah menerima suap dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat eselon II Pemko Medan.

Disebutkan JPU, terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah atau janji  berupa uang secara bertahap  berjumlah Rp2.155.000.000.

Hadiah atau suap itu, papar JPU, diperoleh dari beberapa Kepala OPD dan pejabat Eselon II Pemko Medan, antara lain : Isa Ansyari, Benny Iskandar, Suherman dan Iswar S.dan sederet nama lain yang tertuang dalam dakwaan jaksa.

Menurut PH Junaidi Matondang didampingi rekannya Nizamuddin dan Fadli Nasution, semua ketidak cermatan dakwaan jaksa akan dituangkan dalam eksepsi (nota keberatan atas dakwaan).

“Kami berharap eksepsi yang akan dibacakan  pada persidangan pekan depan bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi kesempurnaan materi dakwaan,” jelas Matondang.

Lebih lanjut Matondang mengatakan, selain tidak mencari-cari kesalahan, kesempurnaan dakwaan sangat diperlukan untuk penegakan hukum.

“Dakwaan itu merupakan patron dari persidangan. Jadi perlu tegas dan akurat,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Dzulmi Eldin (59), Walikota Medan nonaktif  mulai diadili, dalam perkara penyalahgunaan jabatan, menerima uang suap dari sejumlah kepala OPD dan pejabat eselon II Pemko Medan.

Persidang beragendakan  pembacaan dakwaan, dipimpin hakim ketua Abdul Azis ruang Cakra-1 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (5/3/2020) siang,

JPU menyebutkan, berkisar Juli 2918 – Oktober 2019, Dzulmi Eldin

bersama-sama dengan Samsul Fitri,  selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan (sidang terpisah), meminta uang suap kepada OPD dan pejabat eselon II Pemko Medan.

Perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *