Korupsi DD dan ADD, Kades Tanah Bersih divonis 6 Tahun Penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Terbukti menggunakan DD dan ADD untuk kepentingan pribadi, Darma Suardi (46) Kepala Desa (Kades) Tanah Bersih, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, divonis 6 tahun penjara, sedangkan bendahara desa  M.Noor (51) divonis 5 tahun penjara.

Majelis Hakim PN Medan diketuai Aswardi Idris,  Senin (9/3/2020), juga menjatuhkan denda kepada kedua terdakwa masing-masing Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 747.527.777, sepenuhnya dibebankan kepada Kades Darma Suardi, subsider satu tahun kurungan.

” Menimbang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan terdakwa. Pelaksanaan kegiatan tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan, sehingga pekerjaan tidak selesai dan fiktif,”
ujar hakim dalam amar putusannya

Menurut majelis hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2  UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih rendah satu tahun dibanding tuntutan JPU yang menuntut kades Darma Suardi 7 tahun, sedangkan bendahara M. Noor 6 tahun penjara. Denda Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan majelis hakim, kedua terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) Elieser Simangunsong menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dikatakan JPU Hardiansyah, pikir-pikir.

Sesuai dakwaan, Darma Suardi dan M. Noor, Kades dan Bendahara Desa Tanah Bersih (sidang berkas terpisah)  diduga melakukan tindak pidana korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) 2017.

Keduanya telah melakukan pencairan dan menggunakan DD dan ADD tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK). Bahkan, keduanya juga tidak melibatkan sekretaris desa dalam verifikasi  pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD dan ADD  Tanah Besih  Rp1.055.798.863.

Disebutkan , terdakwa menggunakan DD dan ADD untuk  kegiatan peningkatan jalan, belanja yang tidak dilengkapi bukti serta belanja fiktif.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp747.527.777. Uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk keperluan desa melainkan untuk kepentingan pribadi.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *