Program BSP di Lebak dijual sistem paketan, E-Warong jadi sorotan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak – Penyaluran program Bantuan Sosial Pangan (BSP) berupa sembako yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sebagian wilayah Kabupaten Lebak menjadi sorotan. Pasalnya, E-Warong masih berani menjual item produk komoditas sembako dalam bentuk paketan.

Tanpa kecuali, Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PPP Musa Weliansyah angkat bicara, Musa mengatakan, beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Lebak, untuk bantuan sembako yang sudah disalurkan masih sistem paket dan bukan atas permintaan/pesanan KPM yang notabene warga miskin.

Menurutnya, komoditas yang diterima oleh para KPM dinilai tidak sesuai dengan saldo uang yaitu sebesar Rp.200 Ribu. Para KPM menerima 10 kilogram beras lokal, 1 ekor ayam hidup rata-rata berukuran 1,2 kilogram,15 butir telor, 2 butir buah pir, ada juga yang cuma terima 10 kg beras, 13 biji tahu, 15 butir telor.

Kondisi tersebut seperti terjadi di Kecamatan Malingping, Wanasalam, Banjarsari dan Cijaku yang disalurkan oleh supplier.

Sedangkan kata Musa, di Kecamatan Cihara, Panggarangan dan Kecamatan Bayah para KPM menerima 10 kilogram beras lokal, 1 kilogram ayam potong dan 1 kilogram jeruk dan bila di uangkan dibawah senilai Rp180 ribu jika mengacu pada harga pasar.

Dijelaskannya, pasca kenaikan nilai bantuan dari Rp.150 ribu menjadi Rp.200 ribu. Musa Weliansyah juga mengaku, dirinya menemukan hampir rata KPM menerima komoditas tidak sesuai dengan nilai uang.

“Ini bukti E-Warong menjual diatas HET akibat adanya suplier padahal yang diterima KPM komoditas lokal, ini lucu E-Warung PO ke supplier, nah supplier sendiri memesan komoditas seperti beras, kacang hijau, ayam pada pengusaha lokal yang ada ditiap-tiap kecamatan. Bila seperti ini kenapa tidak E-Warong yang membuat MoU dengan pengusaha lokal saja, ini bukti supplier adalah calo,” tegas Musa, Jumat (20/3/2020).

“Untuk itu, kata Musa, persoalan BSP 2020 ini harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD dengan segera mengagendakan rapat paripurna untuk membentuk pansus. Saya ingin DPRD serius mengawal persoalan ini supaya program BSP berjalan 6 T dan KPM tidak dirugikan. Ini rakyat miskin loh siapapun yang bermain-main dengan merampas hak KPM adalah musuh kita bersama harus kita lawan,” sambung Musa

Di tempat terpisah, Budi Supriadi, Sekretaris BPPKB DPAC Bayah, mendukung penuh proses BSP melalui pembentukan Pansus oleh DPRD Kabupaten Lebak.

“Persoalan BSP, harus dilakukan melalui proses pansus Dewan agar Komprehensif. Karena model pemberdayaan masyarakat melalui pengusaha lokal tentunya tidak harus melalui tangan Supplier yang identik seperti calo, jika mau pemberdayaan masyarakat melalui usaha lokal, E-warong bisa bekerjasama langsung dengan masyarakat setempat atau melalui Bumdes yang hampir disetiap Desa sudah ada,” tutup Budi

 

 

Reporter : Ubay Pol

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *