Banyak kejanggalan, pengelolaan Dana BOS SDN 17 Krui diduga ada penyimpangan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pesisir Barat – Biaya Operasional Sekolah (BOS) selama ini selalu menjadi bahan perbincangan, hal tersebut disebabkan banyak pihak sekolah yang dalam pengelolaannya diduga tidak transparan.

Pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan juga dinilai lemah, seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 17 Krui, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Saat pihak sekolah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan Dana BOS pada Kemendikbud pada Tahun 2019, yang sudah tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), seperti pemeliharaan dan perawatan sekolah.

Laporan rekapitulasi Dana BOS SDN 17 Krui Triwulan I sampai IV di tahun 2019 yang dianggarkan oleh pihak sekolah diduga banyak kejanggalan.

Pasalnya, di Tahun 2019 sekolah mengganggarkan untuk pemeliharaan dan perawatan sekolah yakni:

-Triwulan I Rp. 26.000.000,-

-Triwulan II Rp. 20.651.000,-

-Triwulan III Rp.14.500.000,-

-Triwulan IV Rp. 4.500.000,-

Jadi anggaran satu tahun untuk perawatan sekolah yakni sebesar : 65.651.000,- (Enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Romyati S.Pd., Kepala SDN 17 Krui

Namun, sangat disayangkan ketika beberapa media yang melihat kondisi Sekolah, terlihat sekolah kurang mendapat perbaikan dan perawatan dari pihak sekolah, seperti pengecetan, perbaikan atap bocor, sanitasi yang tidak terjamin kebersihannya, kaca dibeberapa ruangan ada yang pecah dan perawatan lainnya.

Romyati S.Pd., selaku Kepala SDN 17 Krui ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan,“Alhamulilah semua sudah terealisasi, dari pengecetan, perawatan atap bocor, mengganti kaca yang pecah dan perawatan lainnya,” terangnya kepada Mitrapol belum lama ini.

Dalam hal ini, sangat diperlukan pengawasan dari aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian (Sat Tipikor) ataupun pihak kejaksaan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS para kepala sekolah akan lebih berhati-hati.

Apabila masih ada kepala sekolah yang terbukti melanggar dan menyalahi aturan dalam pengelolaan dana BOS agar secepatnya di proses dan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku agar ada efek jera kepada para Kepala Sekolah.

 

 

Reporter : Deni Andestia

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *