Pemkab Nunukan: Semua proses tender dilakukan secara transparan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Kepala Bidang LPSE Sekretariat Daerah Kabupaten NunukanSudarmin .SE k mengatakan bahwa sebelum dilakukan tender harus ada rencana umum pengadaan.

“Jadi begitu APBD diketuk semua perangkat daerah itu harus mengumpulkan rencana umum pengadaannya di sistem,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Lanjut dia,¬† “Setelah itu baru anggarannya sudah transparan semua masyarakat bisa mengakses itu nanti kalau sudah diumumkan itu nanti daerah atau opd itu supaya sesuai dengan instruksi Presiden Joko widodo supaya cepat mengadakan tender supaya ekonomi masyarakat juga bisa berjalan.”

Berkaitan masalah perekonomian masyarakat menurutnya bisa berjalan apalagi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami dari Bidang LPSE sejak Januari sudah menyurati semua SKPD atau OPD melalui Sekretaris Daerah (Sekda) supaya ada percepatan pengadaan barang jasa khususnya dana DAK dan sampai saat ini sudah ada beberapa opd sudah melaksanakan tender terutama dinas Pekerjaan Umum,” katanya.

Jadi semua masyarakat bisa ikut tender serta bisa mengakses melalui internet jadi semua orang yang jangan kan orang Nunukan orang dari luar Nunukan pun boleh masuk yang penting memenuhi persyaratan.

Kata dia, “jadi tidak ada tekanan dari pihak manapun baik dari bupati maupun anggota dewan serta kepala dinas tidak ada pengaturan bahwa ini yang pemenangnya semua orang diberi kesempatan yang untuk ikut tender.”

Berdasarkan pengalaman sebelumnya ini APBD juga kan kurang lebih tahun lalu itu 143 paket mungkin tahun ini kurang Lebilah yang masih diatas 145 paket selain itu sejumlah anggaran kita tersedot pada anggaran pemilukada.

Sedangkan jumlah paket yang sudah melalui proses tender scara online itu baru sekitar 12 Paket Kalau yang di tahun 2020 ini memang belum banyak baru sekitar 12 paket dan untuk kegiatan fisik.

Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) itu baru dari PU itu sekitar 7 – 8 paket, kalau dari dinas kesehatan di rumah sakit ini belum belum ada yang masuk dalam proses tender begitu juga dari Dinas Pendidikan belum ada yang masuk.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, “Mereka masih dalam proses penyusunan Dokumennya, kalau untuk skala kecil dibawah harga Rp 200 Itu masuk dalam istilah swakelola itu kewenangan OPD masing-masing.”

“Berarti itu kan tidak ditender jadi mereka Kerjakan sendiri dan bisa saja kerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat,” jelasnya lagi.

Diakui Sudarmin bahwa dinas pendidikan banyak kegiatan tapi masuk skala kecil tidak melalui proses tender begitu juga dinas kesehatan dan Dinas Pekerjaan umum jadi semua proyek atau kegiatan tidak semestinya dilakukan dalam proses tender kalau nilainya skala kecil dibawa Rp 200 Juta.

OPD setiap memasukan permohonan Tender pelelangan terlebih dahulu harus memasukan dokumen kita harus review dulu Betulkah dokumen-dokumen ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“jadi kita review dulu seperti itu kalau setiap paket itu kita akan Lelang dari dokumen yang masuk dari opd kalau itu untuk kegiatan fisik itu paling 3 minggu sampai 30 hari paling lama,” ujar Sudarmin.

Lanjut Sudarmin, SE Kepala bidang LPSE pemerintah Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa semua proses lelang yang lewat elektronik tidak bisa diintervensi atau ada arahan atau intruksi oleh siapapun karena semua itu terekam proses.

Boleh masyarakat menduga bahwa LPSE dikendalikan itu ada Arahan. “Saya sudah katakan pelaksanaan tender ini Transparan berbasis IT tidak bisa kita tekan- tekan atau arahan itu pokoknya selama ini tidak ada arahan maupun tekanan mungkin di luar sana masyarakat beranggapan begitu tapi pelaksanaannya tidak begitu,” ujar Sudarmin kepada Mitrapol.

Semua orang bisa ikut tender pelelangan karena kita melakukan proses tender berbasis IT jadi tidak bisa diintervensi jadi penetapan pemenang itu ditentukan oleh Pokja.

“jadi memang kewenangannya kelompok pekerja pemilihan (pokja) itu kan berdasarkan evaluasi dan evaluasi itu dilakukan secara elektronik melalui sistem evaluasinya secara online, sistem bukan di luar.”

Jadi mereka tidak bisa mengarang ngarang Dokumen itu semua ada di sistem itu kemudian kedua kalaupun Pokja menetapkan pemenang satu paket itu kalau PPK di dinas tidak setuju tidak bisa menolak.

“Tidak serta merta apa yang ditetapkan oleh Pokja itulah yang jadi pemenangnya Nanti kalau pejabat pembuat komitmennya (PPK) merasa bahwa Kenapa ini bisa ditunjuk jadi dia bisa keberatan,” terangnya.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *