Malaysia Lockdown, Pemkab Nunukan gelar rapat evaluasi penanggulangan wabah Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus S.IP mengatakan bahwa pemkab Nunukan akan menggelar rapat evaluasi tugas terkait penanggulangan dan pencegahan wabah virus corona atau Covid-19 pada Jumat (27/3/2020) sore.

Dalam rapat tersebut akan dibahas,  pertama ada permasalahan ada warga Malaysia dari sulawesi yang tidak bisa pulang kembali karena situasi Malaysia lock down.

“Artinya karena mereka ini di daerah yang masuk di daerah yang terpapar kalau Sulawesi ini kan sudah daerah terpapar. Jadi tim tugas tugas mengambil langkah-langkah mereka ini kita karangtina jadi hari ini kita memutuskan ada 6 orang hari ini sudah datang tanggal 28 itu ada 5 orang informasi kita dapat yg dari Kabid yang masuk daerah Nunukan,” jelas Sekda Nunukan.

Lanjutnya, “Jadi itu kita karantina di rusunawa kampung butun Nunukan Selatan setelah itu informasi dari Disnaker tadi bahwa dari Malaysia petugas Malaysia pada tanggal 29 rencana itu mereka dijemput balik artinya nya kita nampung mulai dari hari ini jadi besok lusa nya sudah kembali.”

Kedua, rapat kita hari ini adalah evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas di lapangan ini masalah kordinasi tadi laporan dari pak kadis perhubungan banyak pintu pintu atau jalan Tikus utamanya dan khususnya di pelabuhan yang tradisional.

“kita rencana nanti fokus di beberapa titik saja ada 7 titik paling Rawan dan pelabuhan Karena ini terkait masalah pesonil kita terbatas. Jadi kita lebih evektif pengawasan makanya nanti jalur-jalur berapa jalur yang kita tetapkan nanti semua penumpang itu lewat disitu misalnya di Pelabuhan Lamijung,” jelasnya lagi.

Selanjutnya juga terkait dengan bagaimana yang masuk kategori ODP (orang dalam pengawasan) yang pulang dari beberapa daerah yang sudah di anggap sebagai daerah terpapar itu kita monitor ketika dia yang bersangkutan ini ada gejalah-gejalahnya salah satu kita masuk dalam daftar ODP (orang dalam pengawasan).

“Jadi kemarin data terahir kita ada 36 ODP di Kabupaten Nunukan. Informasi dari Dinas kesehatan juga tadi saya dapat bahwa ada 1 bayi yang berusia 4 tahun yang hari ini kita naikan statusnya pasien Dalam Pengawasan (PDP) jadi belum saspek lantas positif,” terangnya.

Jadi ini di cek oleh tim kesehatan riwayatnya ini kebetulan dari Malaysia. Bayi itu sekarang ini diruang isolasi rumah sakit umum ini sudah beberapa waktu kita sudah memang amankan disitu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus S.IP saat diwawancara wartawan Mitrapol.

Menurutnya, informasi hari ini itu masuk di PDP (pasien dalam pengawasan) mungkin itu secara umum jadi tim berugas melaksanakan tugas dengan baik-baiknya.

“Ini pergerakan kita di semua lini dengan berbagai instansi terkait disitu mulai dari vertial kepolisian, kodim, lanal, Tni dan polri instasi vertikal kita bergerak semua untuk melakukan pengawasan.”

Kata dia lagi, Malam minggu kemarin kita syukur alhamdulilah kita sempat mengumpul seluruh kepala desa dan camat se-kabupaten Nunukan.”

Jadi kita mensosialisasikan khusus terkait masalah pencegahan Covid-19 artinya kalau nunukan secara umum petugas kita sampai di tingkat desa ini sudah mengerti dan paham informasi dan ini juga kita minta Untuk melakukan pengawasan disana.

“Saya selaku Sekretaris daerah selalu mendapat laporan setisp hari dari Desa lura dan Camat erus setiap hari sesuai dengan protokol kesehatan itu yang kita sosialisasikan ke masyarakat.”

Misalnya mencuci tangan tidak mengumpul orang dalam jumlah banyak ,kontak fisik di hindari lebih bagus
mengurung diri dirumah.

Sementara ini pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sudah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp.3,6 Milyar dan bisa bertamba di dinas kesehatan itu 3,6 M tentu melalui mekanisme pergeseran tapi ini masih tim anggaran masih menyisir beberapa OPD nanti terkait dirumah sakit umum dinas kesehatan karena ini memang arahan dari pusat di kemetrian terkait kementrian kesehatan, kementrian dalam negeri juga sudah mengeluarkan aturan dari kementrian keuangan juga minta daerah untuk melakukan revisi anggaran yang sudah disusun untuk penanganan COVID-19.

“Artinya ini masih berproses tetapi kita sudah dari dana belanja tidak terduga ini kita sudah stand by,” tukasnya.

Tambah dia, “Yang jelas kita menunggu Arahan dari bapak Presiden republik Indonesia posisi kita bukan lock down jadi ini harus di bedakan.”

Kalau lock down itu sudah tidak ada kegiatan nah yang kita lakukan adalah pengawasan jalur-jalur tikus setiap orang masuk itu kita cek, makanya kita butuh personil banyak.

Ini personil kami sekitar 500-san lebih sampai di 21 kecamatan itu kita libatkan.

Semua di tenaga kesehatan PUSTU PUSTU itu kita gerakan semua lantas di tenaga kerja koramil dan polsek itu kita libatkan untuk melakukan pengawasan setiap orang masuk.

Kita akan cek itu sudah ada protokolnya dari dinas kesehatan artinya kita bukan melakukan lock down yang melakukan lock down itu malaysia kalau lock down itu tidak ada barang dan manusia tidak ada lagi klau kita melakukan lock down.

Jadi kita syukur syukur ini kerena malaysia melakukan lock down artinya kita safety.

Jadi penutupan itu tidak bisa kita lakukan untuk lock down itu sesuai dengan arahan Pemerintah pusat dan Lockdown bukan rana kabupaten kota dan provisi.

Kami tugas untuk melaksanakan arahan dari pusat, yang kita lakukan adalah pengawasan baik pintu resmi mau pun tidak resmi.

Yang kedua adalah pencegahan dua hal itu yang gencar kita lakukan untuk meminimalisir dampak-dampak yang akan muncul terkait dengan wabah Covid-19 ini.

“yang perlu kita garis bawahi untuk nunukan aparat kita di tingkat desa dan di kecamatan itu sudah kita lakukan sosialisasi dan mereka sekarang juga sudah bekerja di lapangan melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat,” tutupnya.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *