Saksi terpapar Virus Corona, sidang Dzulmi Eldin Ditunda

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sidang lanjutan perkara dugaan “suap” atas nama terdakwa Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin ditunda hingga senin(6/4/2020), sebab para saksi yang akan didengar keterangannya masuk karantina terkait wabah corona.

Hal itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Siswandono kepada majelis hakim tipikor PN Medan diketuai Abdul Aziz, setelah sidang dibuka di ruang Cakra Utama PN Medan, Kanis (26/3/2020),

“Kami memohon kepada majelis hakim, agar sidang ditunda. Sebab sembilan saksi yang akan didengar keterangannya, sedang masa karantina di rumah masing-masing,” ungkap Siswandono kepada majelis hakim.

Disebutkan, para saksi sedang dalam masa ODP (Orang Dalam Pantauan). “Para saksi yang akan dihadirkan terdiri dari karyawan Pemko Medan yang saat ini sedang dalam pantauan (ODP) Dinas Kesehatan,” jelas JPU.

Majelis hakim setuju dengan penjelasan JPU , dan meminta agar sidang terdakwa Dzulmi Eldin berbarengan dengan sidang terdakwa Samsul Fitri, terkait perkara yang sama.

“Jadi kita bareng saja dengan Samsul Fitri. Lagipula saksi Samsul dan Dzulm Eldin kan sama,” ungkap hakim ketua

Meski demikian, perdebatan jadi hangat. Sebab pihak penasihat hukum terdakwa merasa keberatan dan meminta untuk ditunda hingga bulan Mei. Alasannya, mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Hakim tidak setuju dengan usulan itu,, sebab masa tahanan Dzulmi Eldin segera habis, “Tidak bisa, karena masa tahanannya akan segera habis bila terlalu lama ditunda,” jelas hakim.

Hakim menyarankan akan melakukan sidang online untuk kedepan, agar menjaga sosial distensi antara saksi, terdakwa, dan para jaksa. “Bisa aja nanti kita kedepannya melakukan sidang online” tambah hakim.

Perlu diketahui, kasus suap Eldin berawal dari kekurangan anggaran oprasional walikota Medan Untuk itu, walikota Dzulmi Eldin mengarahkan Kasubag Protokoler Samsul Fitri untuk meminta uang kepada para kadis dan pejabat eselon Ii Pemko Medan.

Pertengahan Juli 2018, dibutuhkan dana untuk kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara, sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD tidak mencukupi, sehingga diminta bantuan para kadis dan pejabat eselon II.

Kemudian memenuhi undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang,Juli 2019. Dana yang dibutuhkan Ro 1,5 M, namun yang ditampung APBD Rp 500juta.

Total uang yang ditarik Samsul
dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Terrdakwa diancam Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 ttentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

 

(ZH)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *