Kajian atas Maklumat Kapolri penanganan penyebaran COVID-19

  • Whatsapp

—- Nomor : Mak/2/III/2020 tentankepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-19) tanggal 19 Maret 2020 —

MITRAPOL.com, Jakarta – Penyebaran wabah Virus SARS Corona-2 atau Novel Coronavirus (NCov) yang saat ini dikenal dengan Covid-19 telah merambah Indonesia. Setiap hari jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) semakin bertambah seiring dengan bertambanya Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang disinyalir terjangkit Covid-19. Sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 yang terinveksi Covid-19 sudah mencapai 1.155 orang yang positif Covid-19, dan meninggal dunia mencapai 102 orang, yang sebuah 59 orang.

Hal ini memperlihatkan peningkatan eskalasi penyebaran virus yang cukup memprihatinkan dari hari ke hari, sehingga tentu sangat diharapkan agar Pemerintah Pusat segera mengambil langkah￾langkah yang dianggap perlu dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini agar tidak semakin meluas.Sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2020 Kepala Badan nasional penanggulangan bencana telah menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia melalui Keputusan Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana nomor 9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat.

Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 29 Februari 2020.Selanjutnya Menteri Kesehatan juga telah menetapkan status wabah Virus Corona melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya Tanggal 4 Februari 2020 Sebagai respon dari status keadaan tertentu darurat bencana wabah Virus ini.

Pemerintah pusat yakni Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan corona virus Desease 2019 (Covid-19), melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) tanggal 13 Maret 2020 yang mengangkat kepala Badan Nasional penanggulangan bencana selaku ketua pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pemerintah pusat juga menempuh kebijakan anggaran untuk melakukan langkah￾langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus Desease 2019 (Covid-19) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020.

Selain itu, dalam rangka menekan penyebaran virus Corona ini, pemerintah pusat juga mengambil kebijakan yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan social distancing atau pembatasan social dalam kehidupan sehari-hari, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 ini.Melihat perkembangan penyebaran virus Corona yang semakin massif, Presiden kemudian merubah struktur gugus tugas percepatan penanganan virus Corona 2019 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), yang isinya menambahkan beberapa pimpinan Kementerian lembaga termasuk di dalamnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengarah.

Maklumat Kapolri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertanggungjawab pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaskud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian). Selain itu fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah “la police administration”.1 Fungsi preventif tersebut dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 UU Kepolisian, Polri dibentuk dengan tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh UU Kepolisian, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwewenang untuk melakukan tindakan baik yang Soft Power atau Hard Power, berdasarkan perkiraan keadaan yang terukur sesuai dengan perkiraan subyektif dan normatif, sampai dengan kewenangan Deskresi untuk memerintahan seseorang atau orang-orang tertentu untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yang dipandang dapat mengganggu keamanan.

Melalui maklumat tersebut Kapolri pesan yang amat penting adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin memberikan perlindungan kepada Masyarakat, dan terhadap maklumat kapolri tersebut, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat tersebut. Sesuai dengan himbauan pemerintah yang telah menetapkan Social Distancing atau Pembatasan Sosial, dalam hal ini telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan yang didalamnya terdapat unsur kepolisian, maka tentu Polri perlu melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat menjaga kepentingan umum dari wabah Covid-19 ini, hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam konstitusi yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penanggulangan wabah penyakit menular diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU WPM) ataupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan (UU Karantina Kesehatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU WPM, upaya penanggulangan wabah meliputi: a)penyelidikan epidemiologis; b)pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) pencegahan dan pengebalan; d)pemusnahan penyebab penyakit,’ e) penanganan jenazah akibat wabah; f) penyuluhan kepada masyarakat; g) upaya penanggulangan lainnya.

Kemudian Pasal 49 UU Karantina Kesehatan menyatakan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan. Secara kebijakan, Pemerintah Pusat sudah memilih untuk tidak melakukan lockdown, atau karantina wilayah dengan menutup seluruh akses keluar masuk dalam wilayah Indonesia.

Pemerintah Pusat hanya melakukan pendekatan social distancing atau Pembatasan Sosial di masyarakat, Sesungguhnya penerapan social distancing atau Pembatasan Sosial ini membutuhkan kedisiplinan dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi mengingat kondisi masyarakat bangsa yang masih ada saja yang tidak mengikuti himbauan pemerintah, maka tentu dibutuhkan intervensi dari pemerintah melalui penegakanhukum (law enforcement) Polisi kemudian bertindak berdasarkan maklumat kapolri untuk melakukan penertiban berupa pembubaran terhadap kegiatan yang mengumpulkan orang-orang yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk social distancing dengan berdiam diri di rumah untuk menekan penularan wabah covid-19 yang makin luas.Pertanyaan kemudian, apakah tindakan yang diambil oleh Polri untuk melakukan penertiban dapat dibenarkan secara hukum …???

Pada prinsipnya tindakan yang dilakukan oleh Anggota Polri tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum sebagai upaya pencegahan berkembangnya penularan wabah yang dapat menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, merupakan pengejewantahan dari tugas pokok dan fungsi Polri.Tentu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Anggota Polri dilakukan dengan mengedepankan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Kepolisian.Apabila terdapat keramaian, maka sesuai dengan kewajibannya Polri wajib mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul dan segera membubarkan diri, untuk mengikuti himbauan pemerintah mengenai social distancing demi menghindari penularan virus Covid-19.

Dan setelah diperingatkan 3 (tiga) kali tidak juga dipatuhi maka Anggota Polri dapat melakukan tindakan dengan menerapkan pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan,“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu”.Apabila setelah dilakukan tindakan oleh polisi, kemudian ada yang melakukan perlawanan dengan kekerasan, maka dapat diterapkan Pasal 212, Pasal 214, maupun Pasal 216 ayat (1) KUHP. Sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Polisi dalam melakukan penertiban tersebut dengan menerapkan pasal dalam KUHP adalah sudah tepat secara huku,Selain menerapkan pasal KUHP, polisi juga dapat mela kukan law enforcement dengan menerapkan ketentuan pidana dalam UU WPM maupun UU Karantina Kesehatan.Dalam UU WPM terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 14 yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)”.

Maka, terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, diantaranya social distancing, penegak hukum dapat menerapkan ketentuan dalam pasal 14 UU WPM ini.Selain itu penerapan ketentuan pidana Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, pada prinsipnya dapat saja diterapkan oleh Polisi. Berdasarkan Menteri Kesehatan belum menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 yang pada diktum kedua huruf a, upaya penangulangan Covid-19 termasuk didalamnya melakukan “komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan antisipasi penularan”, yang dalam hal ini upaya antisipasi penularan tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Social Distancing atau Pembatasan Sosial.

Meskipun belum ada keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar dari Menteri Kesehatan selaku menteri teknis yang bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud oleh UU Kekarantinaan Kesehatan, Polri dapat saja menerapkan pasal 93 UU Karantina Kesehatan yang menyatakan :
“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.Pasal 9 ayat (1) UU Karantina Kesehatan menentukan bahwa Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga barang siapa yang tidak mematuhi atau mengabaikan upaya pencegahan penularan wabah virus Covid-19 yakni Social Distancing, maka secara teori hukum Pasal 93 UU Karantina Kesehatan merupakan delik formil, yakni delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Berdasarkan kajian diatas, maka Pemerintah Pusat dengan baik, cepat, dan tanggap telah mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah penyebaran wabah penyakit penular yang disebabkan oleh Virus Covid-19. Dalam pencegahan penularan Covid-19 tersebut Pemerintah Pusat telah melaksanakan penanggulangan berdasarkan ketentuan UU Karantina Kesehatan serta menerapkan Social Distancing untuk menjaga kepentingan umum. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ikut serta dalam upaya perlindungan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat menjaga kepentingan umum dari wabah Covid-19 dengan menerbitkan Maklumat Kapolri, hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam konstitusi UUD 1945.

Sudah sangat tepat penggunaan upaya paksa oleh Kepolisian dalam rangka law enforcement terhadap pelanggar social distancing, untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah Pusat dalam penanggulangan pandemik Covid-19. Penegakan hukum tersebut dapat menggunakan instrument yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam UU lainnya.

Akhirnya, kami dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat dan seluruh jajarannya, serta Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang meresahkan ini, khususnya terhadap rekan-rekan Dokter, Perawat, dan Petugas Medis lainnya yang berada di garis terdepan dengan penuh dedikasi secara professional berjibaku melawan pandemi Covid-19 ini.

Segenap doa dan munajat kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga wabah Covid-19 ini cepat dapat ditangani. Segala aktifitas keseharian kembali normal, dan Indonesia semakin kuat.

 

#AmanDiRumah Badai Pasti Berlalu#

 

 

Muh. Ali Ghugunk Kabiro MP / Irwan Advokat Bonafide Legal FIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *