Ormas Gempur : Kami akan segera ambil langkah

  • Whatsapp
Ajang Musa Ketua dari Ormas Gempur

MITRAPOL.com. Bangka – Maraknya perambahan hutan di wilayah hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung menimbulkan pro dan kontra. Pelaku usaha perkebunan yang ada di Bangka Belitung diduga kerap kali menggarap lahan di Hutan Produksi tanpa dasar dan aturan yang sudah diatur oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di NKRI.

Indikasi pelanggaran demi pelanggaran banyak dikeluhkan masyarakat baik dalam hal perambahan lahan di Hutan Produksi, CSR, Plasma, Amdal, Batas Izin HGU dan masalah tenaga kerja.

Adanya dugaan penyimpangan oleh pelaku usaha perkebunan skala besar terjadi dilapangan memancing Ketua Ormas Gempur, Ajang Musa angkat bicara dan menyatakan sikap tegasnya.

Hal ini ditunjukkan mereka sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan pihak yang terkait termasuk Ketua DPRD Bangka Tengah Me Hoa.

Ormas Gempur Kabupaten Bangka Tengah saat mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

Beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dalam hal ini PT.SNS terkait masalah CSR, Plasma, Batas izin Hgu dan lainnya terlebih masalah dugaan perambahan hutan produksi di wilayah desa Kemingking (Bateng) tepatnya di Afdling 7 berbatasan langsung dengan desa Munggu tapi tidak solusi yang ditawarkan sampa hari ini. Selasa (31/039/2020).

“Saya Ajang Musa Ketua dari Ormas Gempur sudah menemui Ketua DPRD Bangka Tengah Me Hoa, pada tanggal 2 Desember 2019 di kantornya. Disambut langsung oleh Ketua DPRD Bateng didampingi DPRD Dapil Sungai Selan dan Simpang Katis Edi Purwanto dari PDI-P. Kami menyampaikan langsung kepada beliau-beliau sebagai wakil rakyat yang diamanahkan untuk mewakili rakyat dalam membantu memecahkan masalah yang disampaikan rakyat,” ungkapnya.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa dihadapan kami, beliau berjanji akan menindaklanjuti aspirasi Ormas GEMPUR agar tidak timbul masalah dikemudian hari dan gejolak dari masyarakat. Beliau meminta waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dari hari pertemuan (02/12/2019) untuk menyelesaikannya. Dihubungi via Whatsapp untuk konfirmasi dua kali (10&12/02/2020) namun tidak ada sama sekali jawaban sampai berita ini dipublikasikan,” tandasnya.

“Untuk itu saya Ketua Ormas Gempur akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi yaitu Ormas Gempur akan mengerahkan anggota untuk memblokir lokasi yang di duga Hutan Kawasan yang juga diduga tumpang tindih dengan PT Agrindo Persada Lestari (HTI) dan Ketua Ormas Gempur akan mengajak masyarakat disekitar wilayah tersebut. Untuk melaksanakan blokade tersebut, Ormas Gempur akan mengandeng media cetak dan media Online nasional,” ujarnya dengan tegas.

Diakhir pernyataannya Ketua Ormas Gempur menyatakan ini kami lakukan karena sudah terlalu lama menunggu jawaban pihak PT. SNS . Namun sampai hari ini tidak ada jawaban ataupun tindakan yang nyata untuk menyelesaikannya.

 

 

Reporter : Tarmizi Yazid & Tim

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *