Beliadi : Apakah seperti ini kinerja Bupati Beltim ?

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Belitung – Menilai Pemerintah Daerah Belitung Timur lambat dalam mengatasi masalah Covid-19, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP, meluapkan kekesalannya yang sudah memuncak kepada wartawan.

“Ini bicara nyawa rakyat Beltim, jika sudah tertular justru akan lebih membahayakan. Kinerja Bupati Beltim terkesan lamban, Ada apa ? Dimana letak tanggung jawab kepada rakyat Beltim terhadap wabah corona ?,” paparnya.

Menurut Beliandi,“Sampai Jumat sore saya cek ke anggota fraksi Partai Gerindra yaitu Anggota Dewan dan Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, bahkan surat untuk membahas itu pun belum masuk ke Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD untuk di setujui.”

Laki-laki yang akrab disapa Beliadi ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Beltim segera ketok palu untuk anggaran alokasi Covid-19,”Kalau Senin belum ada kepastian saya akan kirim surat ke DPRD Beltim,” tegasnya.

“Sebagai anggota DPRD Prov. Babel, saya di sumpah di bawa kitab suci Al qur’an untuk mengurusi urusan rakyat Beltim, Belitung dan Babel, melihat lambatnya kinerja Pemda Beltim jika saya tidak bersuara berarti saya melanggar sumpah kepada Allah SWT,” ujarnya.

Beliadi tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sekda Beltim di salah satu radio swasta Belitung Timur yang mengatakan bahwa Pemda Beltim tidak lambat cuma masih menyesuaikan aturan. Sedangkan kita ketahui saat ini kabupaten dan kota yang lain sudah pada ketok palu semua.

“Mungkin mereka baru mau belajar aturan dan cari alasan karena ketidakmampuannya berbuat dan bertindak cepat seperti kabupaten dan kota yang lain, tapi lucunya mereka sudah mengeluarkan edaran yang aneh aneh, dari minta sumbangan ke masyarakat sampai himbauan agar masyarakat tidak memborong sembako sudah di keluarkan tapi perubahan anggaran belum di ketok palu,” ungkapnya tegas.

Sebagai bentuk tidak lanjut kekesalan dan kekecewaan kepada jajaran Bupati Pemda Beltim, Beliadi sudah menyusun surat dan akan disampaikan ke DPRD Beltim pada hari Senin 6 april 2020.

Surat yang dibuat Beliadi berisi permintaan kepada DPRD Beltim perihal pemberhentian jabatan melalui Hak Angket atau Interplasi Anggota DPRD Beltim yang langsung ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Babel.

 

 

Reporter : Serli Agus Saputra/Tarmizi Yazid

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *