ETOS : Peraturan berlaku bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Ditengah ramainya berita Covid 19 yang terus mewarnai beberapa media di Indonesia, peristiwa pernikahan Kapolsek Kembangan Jakarta Barat pun tak luput dari sorotan publik setiap harinya, baik media online, cetak, TV juga medsos.

Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah berpendapat, bahwa negara ini seperti permainan saja, yang satu saja belum bisa ditertibkan, sudah muncul undang-undang baru.

“Kalau memang undang-undang soal penghinaan Presiden ditimbulkan tanpa menindak yang ada didepan mata, ini akan menjadi preseden buruk bagi publik.”Ungkap Iskandarsyah ketika dihubungi lewat telepon selularnya, Senin (06/04/2020)

Iskandarsyah mengatakan, Peristiwa soal anggota POLRI yang tidak patuh terhadap Maklumat pimpinan tertinggi diinstitusinya adalah merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap Presiden juga.

Betapa tidak, Maklumat yang dikeluarkan Kapolri kemaren 19 Maret 2020 adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, dan Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini, jadi pak Kapolri tak usah jauh-jauh dulu, tindak dulu Kapolsek Kembangan JakBar, Kapolres JakBar dan Wakapolri yang sudah jelas melecehkan institusi POLRI dalam hal ini perihal Maklumat Kapolri yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Saya sangat apresiasi dengan adanya undang-undang itu, tetapi peristiwa pernikahan Kapolsek Kembangan Jakbar itu harus dituntaskan dulu, ditindak dulu, baru keluarkan peraturan baru lagi, dan peraturan itu berlaku bagi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali.” kata Iskandarsyah.

Menurut Iskandarsyah, apabila peraturan ini tetap dijalankan dan banyak warga sipil ditangkapi atas tuduhan menghina Presiden di media apapun itu, maka ini akan berbalik dan menjadi boomerang bagi kekuasaan pastinya. Akan tetapi, apabila aparat mampu melaksanakan peraturan kepada siapapun, termasuk 3 oknum anggota Polri yang jelas-jelas melanggar, melecehkan institusi POLRI, bahkan saya anggap melecehkan pemerintah, karena Maklumat Kapolri adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, maka saya pastikan masyarakat akan jera dan masyarakat pasti akan ikuti peraturan itu, walaupun ini terkesan kekuasaan otoriter yang anti kritik.

“Pribadi saya sangat setuju, tapi bersihkan dulu siapapun yang tidak tertib dalam institusi nya” imbuh Iskandarsyah

Ketika ditanya apakah sudah puas akan keputusan Kapolri terhadap Kapolsek Kembangan JakBar, Kapolres JakBar dan Wakapolri?, Iskandar menjawab, tindakan Kapolri masih mengambang, padahal rakyat ada dibelakang beliau jika beliau serius punya tindakan tegas.

“Saya menjadi prihatin, melihat pimpinan kok bisa dilecehkan para anak buahnya, dan terlebih lagi tanpa pemecatan terhadap oknum POLRI sendiri yang jelas memalukan institusi nya sendiri” kata Iskandarsyah yang merupakan salah satu aktivis pada tahun 1998 tersebut.

Iskandar menambahkan, bahwa jangan terlalu over dan seperti kejar tayang melindungi Presiden dengan undang-undang/peraturan baru disaat rakyat sedang terseok-seok melawan covid 19 ini.

“Tapi berbuatlah seperti selaku pimpinan tertinggi di institusi Polri yang tegas dan dapat menjadi contoh baik pada masyarakat, jadi tindaklah 3 oknum nya dulu dlm institusi nya yang jelas-jelas melawan hukum,” tutup Iskandarsyah.

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *