Perkara dugaan suap Walikota Medan, Jaksa hadirkan Tujuh saksi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Setelah ditunda selama dua pekan, karena ada saksi diduga ODP (Orang Dalam Pantauan) terkait corona, akhirnya sidang perkara suap Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin kembali digelar, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Persidangan, Senin (6/4/2020) di ruang Cakra-2 PN Medan  ini, tak hanya menyidangkan perkara Eldin tapi digabung dengan perkara terdakwa Samsul Fitri (berkas terpisah), sehingga keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan peranan  kedua terdakwa.

Terdakwa Samsul Fitri dihadirkan di persidangan, sedangkan Eldin tidak dihadirkan di persidangan. Walikota Medan  nonaktif ini disidangkan dengan teleconfensi atau online.

Para saksi yang diperiksa antara lain, Abdika Suhartono, M. Aidil Putra Pratama, Mahyudi, Sultan Sholahuddin, Vincent, Wiriya Al Rahman dan Yencel.

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Abdul Azis itu, tim.JPU KPK mencecar para saksi seputar pemberian suap kepada Eldin melalui terdakwa Samsul Fitri yang menjabat Kasubang Protokoler Pemko Medan.

Pertanyaan yang tak kalah gencarnya muncul dari tim Penasihat Hukum (PH) Eldin, Advokat Junaidi Mantondang dkk dan PH Samsul Fitri, Advokad Pranoto dkk.

Perlu diketahui, kasus suap Eldin berawal dari kekurangan anggaran oprasional walikota Medan   Untuk itu, walikota Dzulmi Eldin mengarahkan Kasubag Protokoler Samsul Fitri untuk meminta uang kepada para kadis dan pejabat eselon Ii Pemko Medan.

Pertengahan  Juli 2018, dibutuhkan dana untuk kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara, sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD tidak mencukupi, sehingga diminta bantuan para kadis dan pejabat eselon II.

Kemudian memenuhi undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang,Juli 2019. Dana yang dibutuhkan Ro 1,5 M, namun yang ditampung APBD Rp 500juta.

Total uang yang ditarik Samsul dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, mencapai Rp2,1 miliar lebih.

Terrdakwa diancam  Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999, sebagaimana  diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 ttentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

 

 

Reporter : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *