Ketua Panitia Perancang Undang-Undang  DPD RI angkat bicara soal pencopotan Kapolsek Kembangan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Pesta  pernikahan yang berujung pencopotan Kapolsek Kembangan Kompol Fachrul Sudiana merupakan imbas atas penyelenggaraan resepi pernikahan di tengah wabah corona. Fachrul dianggap telah mengabaikan Maklumat Kapolri.

DR H Alirman Sori, SH.M.Hum, yang merupakan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang  DPD RI mengatakan, terkait hal itu, terhadap konteks penegakan hukum, semua yang hadir harus diperiksa.

“Anggota Polri yang hadir dan juga menghadiri acara tersebut, harus diperiksa demi penegakan Hukum di Indonesia,” kata DR H. Alirman Sori dalam wawancaranya dengan beberapa awak media di Jakarta,  Rabu (08/04/2020).

Menyikapi pencopotan Kapolsek Kembangan akibat menggelar Resepsi pernikahan, Alirman mengatakan,

“Sebagai aparat Kepolisian Kapolsek Kembangan,  tentu harus mematahui maklumat Kapolri sebagai puncuk pimpinan tertinggi di Polri, ” ujar Alirman.

Ketika ditanya Apakah tamu undangan baik Pati, Pamen yang hadir harus di periksa juga? Ia menjawab, “Dalam kontek penegakan maklumat Kapolri, seharusnya semua pama, pamen dan pati yang hadir diperiksa, untuk menegakan wibawa Maklumat Kapolri dan penegakan huku,” jawab Alirman.

Menurutnya apabila tidak ada tindak yang konkrit terhadap soal ini, bisa saja dapat menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan karena Maklumat Kapolri tidak diindahkan oleh aparatnya sendiri.

Untuk itu Aliran menyarankan Kapolri selaku puncuk pimpinan tertinggi di kepolisian untuk memanggil pihak-pihak yang terkait.

“Saran saya, Kapolri mesti memanggil dan meminta keterangan, sehingga publik menilai bahwa Kapolri dalam penegakan Maklumat yang dibuat sendiri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak terkesan main-main.” ujar Alirman

Lanjut dia, “Solusinya adalah penegakan hukum sesuai isi dari maklumat Kapolri itu sendiri, apa yang dilanggar, tentu harus diterapkan sanksinya,” kata Alirman lagi.

Namun demikian, dalam menyikapi persoalan ini DPD RI menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri.

“DPD RI, menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri, karena ini adalah masalah/urusan internal Polri,” tutup Alirman.

 

(BS)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *