Gelapkan 136 sertifikat tanah warga trans, PNS BPN Madina didakwa tipikor

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Sebanyak 136 warga transmigran di Madina kecewa berat. Soal sertifikat tanah miliknya raib saat diurus  oleh terdakwa Muhammad Khaidir Nasution SH, Ptnh (50), akibatnya mereka tak dapat menguasai tanah miliknya, bahkan harus rela tanahnya dikuasai oleh pihak lain.

Perkara yang disidangkan oleh JPU Daniel Purba di Pengadilan Negeri ( PN ) Medan, Senin (27/4/2020),  beragendakan pemeriksaan saksi Yuharnel SH, mantan Kepala BPN Madina yang berperan menerbitkan sertifikat lahan milik  warga trans tahun 2009.

Majelis Hakim Tipikor diketuai Sri Wahyuni yang bersidang secara teleconference (online) di ruang Cakra-8 menanyakan kepada saksi Yuharnel seputar penerbitan  sertifikat  atas tanah 648 kapling milik warga trans Desa Batahan SP.IV Kecamatan Batahan, Kab. Madina, Sumatera Utara.

Selaku mantan kepala BPN Madina, saksi Yuharnel mengaku tidak tahu persis, bahkan  acap mengatakan sudah lupa prihal raibnya 136 sertifikat yang telah diterbitkan atasnama Holil dkk, sesuai yang dimohonkan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut.

Setelah diterbitkan, ujar Yuharnel, segala sesuatunya menjadi tanggung jawab terdakwa Khaidir, selaku PNS di BPN Madina yang menjabat Kasi Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Ketua Pemeriksa Tanah A yang mengurusi penerbitan sertifikat tanah warga trans.

Sesuai dakwaan, BPN Madina, tanggal 10 September 2009, telah menerbitkan sertifikat atasnama Holil dkk  (216 orang) hasil survey menyebutkan telah lolos survey yang diikuti penerbitan sebanyak 648 sertifikat, namun yang diserahkan kepada pemohon kurang sebanyak 136 sertifikat.

Menenurut JPU, perbuatan terdakwa sengaja menggelapkan sebanyak 136 sertifikat milik warga trans. Ujungnya warga yang berhak tidak dapat menguasai tanahnya, bahkan belakangan lahan-lahan itu sudah dikuasai pihak lain.

Berdasarkan perbuatan pidana itu, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 10 dan 9 UU No 20 tahun 2001, perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut saksi Yuharnel yang telah 12 tahun pansiun dari BPN,  terdakwa menyebutkan 136 sertifikat itu tercecer dan hilang. Waktu itu, terdakwa meminta agar sertifikat yang hilang diterbitkan kembali.

“Terdakwa pernah melapor jika 136 sertifikat milik warga trans tercecer dan hilang. Dia minta kepada saya agar diterbitkan kembali, namun saya menolak permintaannya,” ujar Yuharnel kepada wartawan, usai sidang(ZH).

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *